Nusawarta id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menyatakan bahwa rencana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk masih menunggu persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar.
“Persetujuan bukan di saya, tapi di Pak Muhaimin. Tapi yang jelas, Menteri Pekerjaan Umum sanggup, saya juga sanggup. Tinggal persetujuan dari Pak Muhaimin saja,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/10).
Menkeu juga menegaskan kesiapannya untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proyek tersebut, selama disetujui oleh Menko PM. Ia menekankan pentingnya belanja negara yang tepat sasaran dan tepat waktu.
Baca Juga : Santri Bangun Pondok Pesantren, Pemerintah & PKB Bicara ROAN
“Kalau saya, lampunya hijau terus, modenya mode belanja, asal belanjanya pas. Untuk saya tidak ada masalah kalau Menko Muhaimin setuju,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menyatakan pentingnya peran negara dalam percepatan pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny. Menurutnya, penggunaan APBN sah dilakukan demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi proses belajar-mengajar para santri.
“Anak-anak kita itu adalah generasi muda kita. Nah, soal ada yang salah, kelalaian, itu proses lain yang silakan dilanjutkan. Tapi bahwa ada fakta generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi, itu makna kehadiran negara,” kata Cak Imin.
Baca Juga : Presiden Prabowo Perintahkan Cak Imin Cek Bangunan Ponpes Usai Musala Ambruk di Sidoarjo
Ia juga menekankan bahwa keterlibatan negara melalui dana APBN dibutuhkan agar proses penanganan bisa berjalan cepat dan efektif. Cak Imin menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap keberadaan pesantren sebagai bagian penting dalam sejarah dan kehidupan masyarakat Indonesia.
Ponpes Al Khoziny sebelumnya mengalami kerusakan parah hingga ambruk, memicu kekhawatiran masyarakat serta mendorong pemerintah untuk mengambil langkah cepat dalam proses rehabilitasi. Hingga saat ini, keputusan akhir masih menunggu lampu hijau dari Menko PM. (Ma/Red)
