Nusawarta.id – Jakarta. Ketua DPR RI, Puan Maharani mengapresiasi kinerja penyelenggara Pemilu seperti KPU hingga Bawaslu lantaran telah menjalankan Pilkada Serentak 2024 dengan baik lancar dan tertib. Namun Puan meminta agar adanya penyempurnaan.
Hal itu disampaikan Puan dalam pidatonya dikutip dari video youtube TV Parlemen saat Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
“Kita baru saja melakukan Pilkada pada 27 November 2024 yang lalu. DPR Menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari KPU RI, Bawaslu RI, hingga jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota atas penyelenggaraan pilkada serentak 2024 yang berjalan dengan baik lancar dan tertib,” kata Puan Maharani.
Kemudian, Puan menyampaikan situasi keamanan yang terjadi menjadi bukti kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi.
Kendati begitu, Puan memberikan catatan agar ada perbaikan Pilkada ke depannya.
“Menjadi tugas kita bersama untuk terus menyempurnakan Pilkada yang sungguh-sungguh memberikan kedaulatan pada rakyat dalam menentukan pilihannya,” ujarnya.
Menurut Puan, penyempurnaan Pilkada harus dilakukan agar penyelenggaraannya berlangsung bebas, jujur dan adil rahasia.
“Sehingga rakyat bebas menggunakan kedaulatannya,” pungkasnya.
Diketahui, Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia berlangsung di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Untuk pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak telah dilakukan pada Rabu, 27 November 2024.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia membeberkan data tentang partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
Ketua KPU M. Afifudin menyampaikan total partisipasi pemilih di pilkada se-Indonesia hanya 68 persen.
“Dalam catatan kami 68 persen se-Indonesia. Jadi rata-rata nasionalnya sekitar 68 persen,” kata Afifudin dalam rapat bersama Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Afif mengakui persentase tersebut rendah dan pihaknya perlu melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Yang bisa kami sampaikan, pertama, tentu kita harus mengevaluasi secara menyeluruh. Apakah di internal kebijakan kami maupun di tingkat situasi yang lain,” ujar Afif.
Menurut Afif, pilkada serentak dan Pemilu 2024 , baik pilpres maupun pileg, yang digelar di tahun yang sama juga menjadi catatan dan bahan evaluasi ke depan. Apakah hal tersebut mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih.
“Kita juga harus berpikir untuk lebih mengakselerasikan apa-apa yang bisa kita lakukan terhadap pemilih kita ketika pemilu dan pilkada diselenggarakan di tahun yang sama, berhimpitan dengan nuansa dan kemeriahan yang berbeda,” ujar Afif. (Ki/red)
