Nusawarta.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menggelar operasi pasar jika terjadi lonjakan harga komoditas pokok di wilayahnya. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadan dan Lebaran.
“Jika harga-harga sudah mulai naik signifikan, Pemda harus cepat bergerak melakukan operasi pasar. Jangan menunggu terlalu lama, karena dampaknya bisa semakin besar,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Tomsi menyoroti beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di berbagai daerah pada pekan ketiga Februari 2025. Di antaranya minyak goreng yang naik di 170 kabupaten/kota, gula pasir di 160 kabupaten/kota, dan cabai merah di 159 kabupaten/kota. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada bawang putih di 143 kabupaten/kota, cabai rawit di 123 kabupaten/kota, serta beras di 96 kabupaten/kota.
Terkait bawang putih, yang mayoritas masih berasal dari impor, Tomsi menegaskan bahwa persoalan utamanya terletak pada distribusi. Ia meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pasokan berjalan lancar, sehingga harga tetap stabil. “Setiap menjelang Lebaran, harga bawang putih ini bisa naik hingga 200 persen. Kita tidak ingin itu terjadi lagi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pergerakan harga harus lebih ketat, terutama dengan adanya kepala daerah baru yang mulai efektif bertugas. Ia berharap Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di setiap wilayah lebih proaktif dalam memantau harga di pasar dan mengambil langkah cepat saat ada indikasi kenaikan signifikan.
“Banyak daerah yang masih pasif, pejabatnya tidak turun langsung ke lapangan. Padahal, ini sangat penting agar kita bisa merespons dengan cepat sebelum harga makin naik,” ujarnya.
Selain Pemda, Tomsi juga meminta kementerian/lembaga terkait untuk memastikan distribusi komoditas berjalan optimal, agar pasokan tetap terjaga hingga ke tingkat konsumen.
“Kita harus benar-benar serius menghadapi ini. Jika TPID bekerja dengan maksimal dan koordinasi antarinstansi berjalan baik, kita bisa mengendalikan harga dan menjaga stabilitas ekonomi daerah,” pungkasnya. (San/Red)
