Nusawarta.id, Jakarta – Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) atau Danantara Indonesia dinilai memiliki peran krusial dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi baru. Namun, keberadaan lembaga ini diingatkan agar tidak berhenti hanya sebagai pengelola aset negara dan badan usaha milik negara (BUMN) semata.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menegaskan bahwa Danantara harus diarahkan menjadi instrumen strategis pencipta sumber pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, pengelolaan aset negara yang besar tidak akan berdampak signifikan jika tidak disertai perubahan struktur ekonomi secara mendasar.
“Pembentukan Danantara jangan berhenti sebagai pengelola aset negara (BUMN) semata. Melainkan harus diarahkan sebagai instrumen pencipta pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Darmadi di Jakarta, dikutip Sabtu (27/12/2025).
Dewan Pembina Megawati Institute itu menilai, keberhasilan Danantara tidak seharusnya diukur dari besaran nilai aset yang dikelola maupun dividen yang dihasilkan setiap tahun. Ia menekankan bahwa orientasi pengelolaan aset negara harus diarahkan pada dampak jangka panjang terhadap perekonomian nasional.
Baca Juga : DPR Tegaskan Pengawasan Ketat Kebijakan Ekonomi Jelang Libur Nataru 2026
“Negara boleh mengelola aset sebesar apa pun, tetapi tanpa keberanian mengubah struktur ekonomi, yang tumbuh hanyalah angka-angka saja. Bukan kemajuan,” tegasnya.
Darmadi mengingatkan, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kepemilikan aset dalam jumlah besar tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Faktor kunci justru terletak pada arah kebijakan serta keberanian politik dalam memanfaatkan aset negara untuk mendorong industrialisasi, inovasi, dan peningkatan produktivitas nasional.
Ia merujuk pada teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh ekonom terkemuka Philippe Aghion dan Peter Howitt. Keduanya dikenal luas sebagai penggagas teori pertumbuhan berbasis inovasi atau Schumpeterian growth, yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang hanya dapat dicapai melalui inovasi berkelanjutan, riset, dan persaingan usaha yang sehat.
“Pandangan tersebut sangat relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Meski pertumbuhan ekonomi relatif stabil, produktivitas nasional kita masih tertinggal,” kata Darmadi.
Lebih lanjut, ia menyoroti menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB). Saat ini, kontribusi manufaktur hanya berada di kisaran 18–19 persen, jauh merosot dibandingkan era 1990-an yang mencapai lebih dari 27 persen.
Di sisi lain, belanja riset dan pengembangan (research and development/R&D) nasional juga masih sangat rendah, yakni sekitar 0,3 persen dari PDB. Kondisi tersebut, menurut Darmadi, menempatkan Danantara pada posisi yang sangat menentukan arah transformasi ekonomi Indonesia ke depan.
“Jika Danantara hanya berfungsi sebagai financial holding atau alat stabilisasi jangka pendek, dampaknya terhadap struktur ekonomi akan sangat terbatas. Namun jika diarahkan sebagai instrumen kebijakan industri yang aktif, Danantara bisa menjadi pengungkit transformasi ekonomi yang selama ini absen,” ujarnya.
Baca Juga : Menkeu Purbaya Sampaikan Ucapan Hari Ibu, Pastikan Ekonomi Nasional Membaik
Darmadi juga mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang kerap disampaikan pemerintah tidak akan tercapai tanpa perubahan struktural yang serius dan konsisten.
“Tanpa Danantara yang berani memaksa inovasi, target pertumbuhan 8 persen bukan mimpi besar, melainkan ilusi yang akan diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, Darmadi menyarankan pemerintah untuk mencontoh langkah sejumlah negara yang berhasil melakukan lompatan industrialisasi, seperti Korea Selatan dan Taiwan. Kedua negara tersebut, menurutnya, berhasil memanfaatkan peran negara dan lembaga pengelola investasi untuk mendorong penguasaan teknologi, penguatan industri nasional, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Indonesia memiliki modal besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian arah kebijakan. Danantara harus menjadi bagian dari solusi itu,” pungkas Darmadi.
