Nusawarta.id, Jakarta — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, meminta Kementerian Agama (Kemenag) bergerak cepat mengoordinir seluruh pondok pesantren (ponpes) di berbagai daerah agar segera masuk sebagai penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, tingkat partisipasi pesantren dalam program tersebut baru 2 persen, masih jauh dari harapan, baik dari sisi jumlah lembaga maupun populasi santri yang terlayani.
“Dari sekitar 11 juta santri dan 1 juta pengajar pesantren, baru 2 persen saja yang sudah menjadi penerima manfaat MBG,” ujar Nanik saat menerima kunjungan Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, di Kantor BGN, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).
Nanik mengungkapkan, persoalan rendahnya jumlah penerima MBG di lingkungan pondok pesantren juga muncul dalam Rapat Dengar Pendapat BGN bersama Komisi IX DPR RI pekan lalu. Sejumlah anggota dewan saat itu menyoroti masih banyaknya pesantren—termasuk yang berukuran besar—belum memiliki infrastruktur dapur MBG.
“Banyak pesantren besar dengan jumlah santri di atas 4.000 ternyata belum punya SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” katanya.
Baca Juga : Forkopimda Balangan Kompak Dukung Program MBG: Anak Sehat, Masa Depan Cerah
Menurut mantan wartawati senior tersebut, kondisi ini ironis mengingat sejak awal perancangan program MBG, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa pesantren merupakan salah satu kelompok prioritas. Karena itu, ia menilai penting bagi Kemenag untuk memastikan seluruh pesantren, tanpa terkecuali, mendapatkan akses terhadap program ini.
“Pak Prabowo sangat perhatian kepada pesantren, jadi jangan sampai pesantren-pesantren malah tidak jadi penerima manfaat MBG,” tegasnya.
Sebagai langkah percepatan, Nanik meminta Kemenag mendata dan mengoordinir pesantren di seluruh Indonesia, termasuk yang berada di wilayah terpencil. Pemerintah, katanya, telah menugaskan bank-bank Himbara untuk membantu pembangunan dapur MBG di daerah-daerah sulit, sehingga pelayanan gizi tetap dapat diberikan meski jumlah penerima manfaat relatif kecil.
“Untuk daerah terpencil, 100–200 penerima manfaat pun akan dilayani,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan BGN. Ia menyebut Kemenag akan mulai mengumpulkan pesantren secara bertahap di setiap wilayah guna memberikan arahan teknis dan memastikan kesiapan administrasi maupun dapur MBG.
Baca Juga : MBG Baru Sentuh 1,2 Juta dari Target 9,3 Juta, BKKBN Fokus Perluas Cakupan
“Imbauan Bu Waka akan segera saya tindaklanjuti. Saya akan undang pesantren-pesantren agar mendapat arahan BGN, sehingga mereka bisa segera menjadi penerima manfaat MBG,” ujar Romo Syafi’i.
Dengan dorongan BGN dan komitmen Kemenag, pemerintah berharap perluasan layanan MBG di lingkungan pesantren dapat terealisasi lebih cepat, sehingga jutaan santri di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat program prioritas nasional tersebut.
