Nusawarta.id, Tanah Bumbu — Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanuddin, menyerap langsung aspirasi ratusan warga dalam kegiatan reses yang digelar di Medina Hotel Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Senin (1/12/2025). Antusiasme masyarakat terlihat dari membludaknya peserta yang hadir, memanfaatkan kesempatan tatap muka untuk menyampaikan beragam persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Dalam sambutan pembukaan, Hasanuddin menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda seremonial lembaga legislatif, melainkan ruang interaktif yang memiliki fungsi strategis dalam penyusunan kebijakan daerah.
“Reses ini adalah ruang nyata bagi kami untuk mendengar suara masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa tiga fungsi utama DPRD—anggaran, pengawasan, dan pembentukan regulasi—harus berjalan seiring dengan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, penyusunan arah pembangunan tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan langsung warga yang disampaikan melalui forum seperti ini.
Salah satu isu penting yang disinggung Hasanuddin adalah tantangan fiskal yang tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Ia mengungkapkan bahwa APBD Tahun 2025 mengalami penurunan signifikan.
“Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat menjadi salah satu penyebabnya. DBH kita termasuk yang terbesar pemotongannya di Kalsel,” jelasnya.
Meski kondisi anggaran menurun, ia memastikan DPRD Tanah Bumbu bersama Bupati tetap berkomitmen mengupayakan tambahan alokasi dana agar pembangunan prioritas tidak mandek. Upaya lobi dan koordinasi dengan pemerintah pusat disebut terus dilakukan guna menekan dampak penurunan fiskal tersebut.
Dalam sesi dialog, sejumlah persoalan krusial mencuat. Warga mengeluhkan layanan air bersih PDAM yang belum merata hingga persoalan banjir serta genangan di permukiman akibat drainase yang tersumbat.
Menanggapi masalah air bersih, Hasanuddin menyampaikan perkembangan terkini jaringan pipa di beberapa wilayah. Untuk daerah Betung, jaringan sudah mencapai kawasan Saring Sungai Binjai dan kini menunggu tahap penyelesaian.
“Sementara untuk Desa Barugelang, jaringan pipa sudah mendekati kantor desa,” ujarnya.
Ia menargetkan bahwa jika proses berjalan lancar, pembangunan siring dan pengaspalan jalan di wilayah tersebut dapat dimulai pada 2026.
Soal banjir dan drainase, khususnya di kawasan Batuah, ia memastikan perbaikan telah masuk daftar prioritas.
“Untuk perbaikan drainase di sekitar Kapolsek dan SMP 2, pengerjaannya sudah mulai. Kami akan mengawalnya hingga selesai sesuai kemampuan anggaran,” tegasnya.
Legislator dari Dapil II itu menutup kegiatan dengan memastikan seluruh aspirasi warga—mulai dari perbaikan jalan usaha tani, penyediaan infrastruktur lingkungan, hingga kebutuhan pelayanan dasar—telah dicatat secara rinci.
“Kami akan tindak lanjuti melalui mekanisme DPRD dan Musrenbang. Semua usulan akan kami teruskan ke perangkat daerah terkait, terutama Dinas PUPR, dan kami kawal agar benar-benar bermanfaat,” pungkasnya.
Kegiatan reses tersebut menjadi ruang penting mempertemukan pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa proses pembangunan berpijak pada kebutuhan riil di lapangan.
