Nusawarta.id, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menilai gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir merupakan sinyal kuat yang harus segera direspons pemerintah. Menurutnya, aksi tersebut mencerminkan keresahan masyarakat yang disalurkan melalui mekanisme demokrasi.
Andreas mengatakan demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan pengemudi ojek pada Jumat (12/6) merupakan bentuk kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi.
“Demonstrasi Jumat kemarin merupakan bentuk kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang genuine, diwakili oleh mahasiswa dan pengemudi ojek,” kata Andreas, Minggu (14/6).
Ia menyoroti sejumlah tuntutan yang disuarakan massa aksi, mulai dari desakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, hingga penolakan terhadap militerisasi di ruang sipil.
Menurut Andreas, berbagai tuntutan tersebut tidak muncul tanpa alasan, melainkan berkaitan langsung dengan kondisi sosial dan ekonomi yang sedang dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta tidak mengabaikan aspirasi yang berkembang di tengah publik.
“Pertanyaannya, apakah tuntutan ini merupakan ekspresi kehendak rakyat, jawabannya pasti ya. Karena situasi itulah yang dialami rakyat saat ini. Persoalannya, apakah pemerintah mau mendengarkan atau tidak? Ini adalah alarm serius untuk pemerintah,” ujarnya.
Andreas menegaskan respons pemerintah menjadi faktor penting untuk mencegah meluasnya ketidakpuasan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang mampu menjawab persoalan rakyat diperlukan agar tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak terus menurun.
“Di tengah tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang cenderung menurun, kalau alarm ini tidak direspons dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perbaikan, bukan tidak mungkin ini akan berkembang lebih jauh,” katanya.
Sebelumnya, aksi demonstrasi juga digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Jabodetabek di kawasan Bundaran HI.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
