Nusawarta.id, Surabaya – Ratusan warga memadati Aula Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, untuk mengikuti sosialisasi dan pendaftaran Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), Jumat (12/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Sekitar 200 warga hadir untuk memperoleh informasi sekaligus mencoba langsung Portal Perlinsos yang memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri agar terdata dalam sistem perlindungan sosial nasional. Dalam kegiatan itu, media yang mengikuti kunjungan jurnalistik Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) turut menyaksikan proses sosialisasi, demonstrasi penggunaan portal, hingga pendaftaran warga di lapangan.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan digitalisasi Perlinsos merupakan langkah pemerintah untuk memastikan seluruh warga yang berhak menerima bantuan negara tidak terlewat dari pendataan.
“Kalau memang berhak mendapatkan bantuan pemerintah, jangan sampai ada yang terlewat. Digitalisasi Perlinsos hadir untuk membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Fifi dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (14/6/2026).
Baca Juga : PDIP: Gelombang Demonstrasi Mahasiswa Jadi Alarm Serius bagi Pemerintah
Fifi juga mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadi dan mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial. Ia meminta warga tidak memberikan data pribadi, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal serta tidak percaya kepada pihak yang meminta imbalan dengan alasan mempercepat pencairan bantuan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan perbaikan dan integrasi data menjadi salah satu fokus pemerintah dalam reformasi sistem perlindungan sosial nasional.
Menurutnya, pemerintah tengah mengonsolidasikan berbagai sumber data yang selama ini terpisah, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), ke dalam basis data yang lebih terpadu.
Robben mengungkapkan masih terdapat sekitar 365.348 warga Surabaya yang belum terklaster dalam desil kesejahteraan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar program bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat, termasuk Sekolah Rakyat, dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih akurat.
“Data yang semakin akurat akan membuat intervensi pemerintah menjadi lebih tepat. Karena itu diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat untuk memastikan setiap warga terpetakan dengan baik,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika, menjelaskan Portal Perlinsos dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi masyarakat melalui pemanfaatan identitas digital serta integrasi pertukaran data antar-kementerian dan lembaga.
“Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat dengan dukungan interoperabilitas data antarlembaga,” kata Rahmat.
Baca Juga : DPR Minta Warga Lokal Diprioritaskan dalam Rekrutmen Pengurus Koperasi Merah Putih
Surabaya menjadi salah satu dari 42 daerah percontohan implementasi Program Digitalisasi Perlinsos di Indonesia. Sebelum pelaksanaan uji coba, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari sosialisasi kepada perangkat daerah hingga pelatihan bagi agen Perlinsos.
Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Surabaya tercatat mencapai 99,67 persen. Sementara itu, aktivasi IKD bagi agen Perlinsos Digital telah mencapai 100 persen.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap proses pendataan masyarakat menjadi lebih akurat, transparan, dan inklusif sehingga bantuan sosial serta berbagai program kesejahteraan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, media, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital perlindungan sosial yang berorientasi pada kebutuhan warga.
