Nusawarta.id, Tulungagung – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional delapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kebijakan tersebut diambil karena sejumlah dapur dinilai tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi, termasuk dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator BGN Wilayah Tulungagung, Sebrina Mahardika, mengatakan penghentian sementara dilakukan sebagai langkah penanganan sekaligus evaluasi terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di sejumlah dapur tersebut. Beberapa kasus yang menjadi perhatian antara lain dugaan keracunan makanan hingga ketidaksiapan fasilitas pendukung.
“Saat ini terdapat 116 dapur SPPG yang beroperasi di Tulungagung. Namun, delapan dapur di antaranya kami suspend sementara karena tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan,” kata Sebrina di Tulungagung, Minggu.
Ia menjelaskan, delapan dapur yang dihentikan sementara operasionalnya memiliki persoalan yang berbeda-beda. Satu dapur diketahui tidak memiliki pengawas gizi sebagaimana diwajibkan dalam sistem operasional program. Sementara empat dapur lainnya sedang dalam proses penanganan terkait dugaan kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan program MBG.
Adapun tiga dapur lain dinilai belum memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan operasional sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan.
Menurut Sebrina, khusus empat dapur yang diduga terkait kasus keracunan makanan, pihaknya telah mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Hasil uji tersebut saat ini telah dikirim ke kantor pusat BGN untuk dianalisis lebih lanjut.
“Hasil uji laboratorium sudah kami kirim ke pusat. Saat ini masih dalam tahap analisis sehingga belum dapat kami sampaikan kepada publik,” ujarnya.
BGN mewajibkan seluruh dapur yang saat ini berstatus suspend untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan SOP. Evaluasi tersebut meliputi perbaikan sistem pengawasan gizi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, hingga penyesuaian standar operasional sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat.
Selain itu, BGN juga melakukan evaluasi terhadap kualitas distribusi makanan dalam program MBG selama bulan Ramadhan. Sebelumnya, sejumlah masyarakat menyampaikan keluhan terkait kualitas menu dan distribusi makanan yang dinilai belum optimal.
Baca Juga : BGN Tegas Bantah Hoaks: Tak Ada Paksaan Siswa PJJ Ambil Makan Bergizi Gratis ke Sekolah
Sebrina menegaskan, berbagai kejadian tersebut akan dijadikan bahan pembelajaran untuk memperbaiki pelaksanaan program di masa mendatang. Evaluasi mencakup peningkatan kualitas menu makanan, kelengkapan fasilitas dapur, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional dapur SPPG.
Ia menambahkan, pada tahun 2025 BGN lebih memfokuskan upaya pada perluasan jumlah dapur SPPG guna menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Sementara pada 2026, kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh agar program pemenuhan gizi dapat berjalan lebih optimal, aman, dan sesuai standar kesehatan.
