Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi apabila menemukan ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya.
Pemutakhiran tersebut mencakup masyarakat yang tercatat sebagai penerima manfaat padahal tidak lagi layak menerima bantuan (inclusion error), maupun warga yang sebenarnya berhak tetapi belum masuk dalam data penerima (exclusion error).
“Kalau misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima atau masyarakat yang memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera,” kata Gus Ipul usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026) malam.
Gus Ipul menjelaskan, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui sejumlah saluran yang telah disediakan pemerintah. Jalur formal dapat ditempuh melalui musyawarah tingkat RT/RW, kemudian diteruskan ke kelurahan atau desa dan Dinas Sosial menggunakan aplikasi SIKS-NG.
Baca Juga : DPR RI Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI Periode 2026-2030
Selain itu, masyarakat dapat menggunakan jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, pusat layanan pengaduan, maupun WhatsApp Center.
“Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat command center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, keterbukaan tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah melibatkan masyarakat dalam memastikan akurasi data. Setiap laporan dan fakta yang ditemukan di lapangan akan ditindaklanjuti untuk dilakukan pemutakhiran.
“Jadi kalau ada keluhan, setiap ada fakta-fakta yang ada di lapangan, kita segera tindaklanjuti, kita segera mutakhirkan,” katanya.
Dia juga mengapresiasi masyarakat yang aktif menyampaikan keluhan dan ikut berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data. Menurutnya, partisipasi publik akan membantu pemerintah menghasilkan data yang semakin akurat.
Gus Ipul menegaskan pemutakhiran data penting dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Perubahan dapat terjadi setiap hari, seperti warga yang meninggal, lahir, pindah tempat tinggal, menikah, hingga mengalami perubahan kondisi ekonomi.
“Ini penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak,” jelasnya.
Baca Juga : KPK Buka Peluang Periksa Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam Kasus Dugaan Korupsi
Adapun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah turut membantu proses pemutakhiran melalui berbagai saluran yang tersedia.
Gus Ipul menilai keberadaan pengelola tunggal data dapat memudahkan konsolidasi sekaligus memperkuat ketepatan penyaluran program pemerintah.
“Prinsip yang pertama bahwa pemerintah ingin terbuka. Pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo ingin melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh data yang akurat,” pungkasnya.
