Nusawarta.id, Jakarta – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI menjadi refleksi bagi Komisi IX untuk memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Penguatan tersebut diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan di sektor kesehatan, ketenagakerjaan, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan Komisi IX memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dinamika kerja komisi selama setahun terakhir cukup tinggi seiring banyaknya persoalan yang membutuhkan penyelesaian.
“Kita tentunya di Komisi IX ini komisi yang sangat dekat dengan urusan masyarakat. Kita menangani soal kesehatan, ketenagakerjaan, dan juga Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program unggulan Presiden,” ujar Nihayatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Di bidang legislasi, Komisi IX tengah mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. RUU tersebut diharapkan segera ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR untuk kemudian mendapat respons pemerintah dan dibahas hingga tuntas.
Legislator Fraksi PKB itu mengatakan pembahasan RUU tersebut menjadi salah satu agenda penting karena berkaitan dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus dipenuhi sebelum Oktober.
Selain legislasi, pengawasan terhadap pelaksanaan MBG juga menjadi perhatian Komisi IX. Nihayatul menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi masih membutuhkan sejumlah pembenahan agar pelaksanaannya optimal dan tepat sasaran.
Ia berharap kepemimpinan serta jajaran baru Badan Gizi Nasional (BGN) mampu menghadirkan langkah konkret, termasuk memperjelas standar pelayanan minimal (SPM), regulasi, dan standar operasional prosedur (SOP).
“Programnya sangat bagus, tapi tentunya di sana-sini masih perlu perbaikan. Jangan sampai program yang bagus ini akan amburadul pelaksanaannya karena SOP yang tidak jelas atau karena hal-hal yang lain,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Komisi IX masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan tenaga kesehatan dan kebutuhan peningkatan fasilitas pelayanan, khususnya di wilayah yang terdampak bencana.
Berbagai persoalan tersebut, kata Nihayatul, menjadi bahan evaluasi sekaligus refleksi bagi Komisi IX untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik.
“Semua menjadi refleksi bagi kami di usia 81 tahun ini. Mudah-mudahan di momen pembahasan pagu definitif nanti, kita bisa ada peningkatan-peningkatan perbaikan kualitas dan layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
