Nusawarta.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas kebijakan pendidikan gratis bagi sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada perayaan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2026) malam.
Prabowo menegaskan, pemerintah ingin biaya pendidikan di sekolah negeri, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri, tidak lagi dibebankan kepada masyarakat.
“Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.
Baca Juga : Prabowo Klaim Koalisi Pemerintah Berhasil Buktikan Kinerja kepada Rakyat
Ia menyadari gagasan tersebut berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai sumber anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pendidikan gratis tersebut.
Menurut Prabowo, salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan berasal dari uang hasil tindak pidana korupsi maupun kekayaan yang berhasil disita negara.
“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri,” ujarnya.
Prabowo mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan tekad pemerintah untuk mengembalikan uang hasil kejahatan kepada masyarakat.
Selain pendidikan gratis, Prabowo menyinggung sejumlah program pemerintah yang menurutnya terus dikejar selama hampir dua tahun masa pemerintahan.
Ia mengatakan pemerintah berupaya memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan, termasuk sekolah yang mengalami kerusakan serta sarana sanitasi.
Baca Juga : Prabowo Teriakkan “Free Palestine” di Gontor, Kenakan Keffiyeh Pemberian Dubes Palestina
“Anak-anak tidak bisa menunggu, jembatan di desa-desa harus dibangun, sekolah-sekolah harus segera diperbaiki, atap runtuh, sekolah-sekolah nggak ada WC yang bagus harus kita perbaiki,” jelasnya.
Prabowo juga menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik dan aparat penegak hukum. Ia menyebut pemerintah perlu memperbaiki gaji guru dan hakim sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik sekaligus mencegah praktik suap.
“Gaji-gaji guru harus diperbaiki, gaji-gaji hakim harus diperbaiki karena kita mau menghabiskan korupsi. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, kita tidak mau hakim-hakim kita dibeli,” tutur Prabowo.
Ia juga menekankan perhatian pemerintah terhadap tenaga kesehatan, termasuk perawat dan dokter.
“Perawat-perawat kita harus diurus, dokter-dokter kita harus diurus dan saya sangat setuju,” pungkasnya.
Respon (1)