Nusawarta.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menggenjot percepatan pembangunan infrastruktur di pusat pemerintahan 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa pihaknya tengah intens berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pembangunan ini berjalan sesuai rencana. Fokus utama adalah infrastruktur yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saat ini kami masih terus lakukan koordinasi dengan Kementerian PU (Pekerjaan Umum),” ujar Ribka saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Ribka menjelaskan bahwa ia bersama Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Restuardy Daud, aktif mengawal progres pembangunan tersebut. Pada hari yang sama, koordinasi juga dilakukan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, di Kantor Kementerian PU.
Kemendagri juga telah merencanakan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membahas lebih lanjut percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk Kantor Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). Infrastruktur ini, menurut Ribka, merupakan amanat dari Undang-Undang terkait pembentukan DOB di Papua.
Ribka berharap para penjabat gubernur di keempat DOB Papua dapat proaktif mendukung percepatan pembangunan, terutama yang menjadi tanggung jawab daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan aktif dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mempercepat realisasi pembangunan yang juga dikawal oleh Kemendagri melalui pendanaan APBN.
“Langkah ini penting agar progres pembangunan di empat daerah DOB dapat segera direalisasikan, sehingga kehadiran pemerintah di daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Ribka.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan di keempat DOB Papua dapat segera rampung, mendukung roda pemerintahan, dan mempercepat pembangunan di wilayah Papua. (Ki/Red)
