Nusawarta.id, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktivasi 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Aktivasi ini diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Kegiatan tersebut dipusatkan di Aceh Besar, Aceh, Rabu (14/10/2026). Aktivasi ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya, ketika BGN mengaktifkan 480 SPPG di wilayah Indonesia bagian timur yang masuk kategori 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan aktivasi dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi, terutama di daerah yang membutuhkan perhatian khusus.
“Di minggu yang lalu kita telah mengaktivasi 480 dapur di wilayah 3T dan tinggi sekali. Dilanjutkan kemudian di minggu ini kita lakukan hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan dan Pulau Sumatera. Totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi, pusatnya di sini di Aceh Besar di Provinsi Aceh,” kata Sudaryono.
Baca Juga : Gus Ipul Tegaskan Tak Ada Toleransi Korupsi di Kemensos
Dari total 980 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 691 unit berada di wilayah Sumatera. Sementara itu, 289 unit lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali.
Selain memperluas layanan, Sudaryono menegaskan proses aktivasi SPPG dilaksanakan melalui sistem dan mekanisme resmi yang telah ditetapkan BGN. Ia memastikan tidak ada pihak yang diberi kewenangan untuk menjadi perantara atau mewakili BGN dalam proses tersebut.
Penegasan itu disampaikan menyusul adanya laporan mengenai oknum yang mengaku dapat membantu aktivasi SPPG dengan meminta sejumlah uang kepada pihak tertentu.
“Kami tidak mengotorisasi siapa pun, kami tidak memerintahkan siapa pun. Semuanya dilaksanakan by system. Tidak ada calo, tidak ada orang yang kemudian mengatasnamakan saya, pimpinan BGN atau mengatasnamakan BGN Pusat yang kemudian menjajakan jasa dan meminta imbalan. Tidak ada!” tegasnya.
Baca Juga : Rina Sa’adah Desak Pemerintah Kerahkan Seluruh Kekuatan Tangani Karhutla
Sudaryono mengungkapkan, pihaknya menerima laporan dugaan praktik percaloan di sejumlah daerah, termasuk Cilacap. Oknum tersebut diduga meminta uang dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp100 juta hingga Rp200 juta, dengan dalih membantu proses aktivasi SPPG.
Ia meminta masyarakat yang menemukan atau memiliki bukti dugaan praktik tersebut segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku
“Kami sudah ada menemukan beberapa oknum di Cilacap, di beberapa wilayah yang lain, itu kemudian minta uang Rp100 juta, Rp200 juta, Rp150 juta. Saya minta, jika ada segera foto, Anda minta buktinya, laporkan kepada pihak berwajib,” ujarnya.
BGN menegaskan, proses aktivasi SPPG harus mengikuti mekanisme resmi tanpa menggunakan jasa perantara berbayar. Masyarakat juga diminta waspada terhadap pihak yang menjanjikan kemudahan aktivasi dengan mengatasnamakan pimpinan maupun institusi BGN.
