Gus Ipul Tegaskan Tak Ada Toleransi Korupsi di Kemensos

  • Bagikan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat melantik Pejabat Tinggi Madya di Kemensos RI, Jakarta, Rabu (14/10/2026). (Foto: Nusawarta.id)

Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi, gratifikasi, maupun penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos).

Ia meminta seluruh jajaran Kemensos menjaga integritas dan memastikan tata kelola organisasi berjalan secara bersih, transparan, serta bertanggung jawab.

Penegasan itu disampaikan Gus Ipul saat melantik M Hasan Chabibie sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos di Jakarta, Rabu (14/10/2026). Hasan menggantikan Robben Rico yang dirotasi menjadi staf ahli menteri bidang teknologi kesejahteraan sosial.

Gus Ipul menilai posisi Sekjen memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola kementerian berjalan sesuai aturan, terutama dalam pengelolaan anggaran, sumber daya manusia (SDM), aset, hingga pengadaan barang dan jasa.

“Jaga integritas, jangan korupsi. Saya dan Pak Wamensos tidak akan mengajak korupsi. Dan saya perintahkan seluruh jajaran Kementerian Sosial untuk tidak korupsi. Ini bukan pilihan, ini syarat mutlak. Tidak ada toleransi terhadap korupsi, gratifikasi, maupun penyalahgunaan wewenang dalam bentuk apa pun,” tegas Gus Ipul.

Baca Juga : Rina Sa’adah Desak Pemerintah Kerahkan Seluruh Kekuatan Tangani Karhutla

Ia meminta Sekjen yang baru dilantik menjadi teladan dalam menjaga integritas sekaligus memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah penyimpangan di lingkungan kementerian.

Gus Ipul juga mengingatkan seluruh pejabat agar berani melaporkan dan menghentikan setiap indikasi penyalahgunaan wewenang, tanpa terkecuali.

Selain persoalan integritas, ia mendorong terciptanya budaya kerja yang terbuka, egaliter, responsif, dan produktif. Menurutnya, birokrasi harus terbebas dari budaya feodal dan prosedur berbelit yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan kinerja kementerian tidak diukur dari banyaknya rapat atau surat yang diterbitkan, tetapi dari dampak nyata program pemerintah bagi masyarakat.

Baca Juga : KKP Segel Dua Tambak Udang Seluas 7,71 Hektare di Karimunjawa

“Jangan lagi ada budaya bisik-bisik, semua harus terbuka. Ukuran kerja kita bukan banyak rapat dan surat, tetapi hasil yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga  Partai Masyumi Mendesak Presiden Prabowo Bersihkan Kabinet dari Oligarki dan Perkuat Integritas Bangsa

Gus Ipul juga meminta seluruh jajaran Kemensos menjalankan program sesuai mandat konstitusi dan arahan strategis Presiden. Ia menekankan pentingnya pembenahan akurasi data, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, serta penguatan program Sekolah Rakyat.

Menurutnya, ketiga aspek tersebut perlu berjalan beriringan agar program perlindungan dan pemberdayaan sosial mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya keluarga miskin.

“Data yang akurat, bantuan sosial yang tepat sasaran, ditambah lagi nanti dengan pemberdayaan menuju graduasi, menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk memutus mata rantai kemiskinan,” pungkasnya.

  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *