Nusawarta.id, Jakarta – Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI menetapkan tiga bidang kerja untuk mengoptimalkan pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pembagian tersebut mencakup bidang politik, hukum, dan keamanan; kesejahteraan sosial; serta ekonomi dan keuangan.
Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo mengatakan, pembentukan tiga bidang kerja itu merupakan penyederhanaan dari empat komisi pada periode sebelumnya. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas kerja lembaga dalam merumuskan masukan bagi Presiden.
“Penyederhanaan menjadi tiga bidang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kerja Wantimpres. Presiden Prabowo membutuhkan masukan yang objektif, tajam, berbasis data, dan menawarkan solusi nyata,” kata Bambang yang akrab disapa Bamsoet di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Menurut Bamsoet, Wantimpres perlu memiliki kemampuan mengidentifikasi persoalan sejak dini, memahami akar permasalahan, serta menyusun sejumlah alternatif kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden.
Pembagian tiga bidang tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Kedua Wantimpres yang dipimpin Ketua Wantimpres Pratikno di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Pratikno menjelaskan, pembagian bidang kerja bertujuan membuat agenda lembaga lebih terarah sekaligus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Baca Juga : BGN Aktivasi 980 SPPG di 16 Provinsi, Waspadai Calo Minta Rp200 Juta
“Dengan pembagian bidang ini, semua anggota diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam mendukung tugas Presiden sesuai pengetahuan, kearifan, dan pengalaman yang beragam dari masing-masing anggota,” ujar Pratikno dalam keterangan resmi Wantimpres.
Tiga bidang tersebut masing-masing dipimpin Agum Gumelar untuk politik, hukum, dan keamanan; Pratikno untuk kesejahteraan sosial; serta Chairul Tanjung untuk ekonomi dan keuangan.
Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa menegaskan, pembagian tugas itu tidak bersifat kaku. Setiap anggota tetap bertanggung jawab pada bidang masing-masing, tetapi dapat memberikan masukan terhadap persoalan yang melibatkan lintas sektor.
Tiga Bidang dan Fokus Kerja Wantimpres
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin Agum Gumelar dengan anggota Bambang Soesatyo, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Margarito Kamis, Mohammad Hatta, Ida Bagus Purwalaksana, dan Yahya Cholil Staquf.
Bidang ini berkoordinasi dengan kementerian koordinator yang menangani urusan politik, keamanan, hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Fokus pembahasannya meliputi stabilitas politik, supremasi hukum, perlindungan HAM, pertahanan negara, keamanan nasional, ancaman siber, serta kejahatan lintas negara.
Sementara itu, Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin Pratikno bersama sembilan anggota, yakni Dato’ Sri Tahir, Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Anwar Iskandar, Salim Segaf Al-Jufri, Said Aqil Siradj, Philip Kuntjoro Wijaya, Budi Santoso Tanuwibowo, dan Jacky Manuputty.
Baca Juga : KKP Segel Dua Tambak Udang Seluas 7,71 Hektare di Karimunjawa
Bidang ini bermitra dengan kementerian koordinator yang menangani pembangunan manusia dan kebudayaan serta pemberdayaan masyarakat.
Ruang lingkup kerjanya mencakup pendidikan, kesehatan, agama, kebudayaan, perlindungan perempuan dan anak, kependudukan, kesejahteraan sosial, pembangunan desa, koperasi, UMKM, hingga ekonomi kreatif.
Adapun fokus utamanya adalah efektivitas perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pemerataan pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Bidang ketiga, Ekonomi dan Keuangan, dipimpin Chairul Tanjung dengan anggota Muhammad Hatta Rajasa, Jusuf Hamka, Soekarwo, Muhammad Qodari, Ignasius Jonan, dan Jusuf Wanandi.
Bidang ini berkoordinasi dengan kementerian koordinator yang menangani perekonomian, infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, pangan, serta hilirisasi dan transisi energi.
Cakupan kerjanya meliputi investasi, perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata, energi, infrastruktur, perumahan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, pangan, keuangan, hingga perencanaan pembangunan nasional. Koordinasi juga mencakup Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sesuai kewenangan masing-masing.
Bidang ini akan berfokus pada kebijakan fiskal dan moneter, investasi, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja.
Dengan pembagian tersebut, Wantimpres diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan menghasilkan pertimbangan yang relevan dengan tantangan pemerintahan. Masukan dari ketiga bidang akan menjadi bagian dari upaya mendukung Presiden dalam merumuskan kebijakan strategis nasional.
Respon (1)