Nusawarta.id, Semarang — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah, khususnya Presiden, untuk mendengarkan secara langsung laporan masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan. Permintaan ini disampaikan menyusul banyaknya keluhan yang berkembang di masyarakat, terutama mengenai kualitas makanan yang dinilai jauh dari standar gizi yang diharapkan.
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi, mengaku prihatin setelah memantau berbagai laporan di media sosial dan melakukan pengecekan langsung ke sejumlah sekolah. Menurutnya, menu makanan yang disajikan kepada siswa belum mencerminkan konsep makanan bergizi sebagaimana tujuan awal program tersebut.
“Kalau saya mengikuti media sosial dan kebetulan juga mengecek di sekolah memang kami prihatin. Karena kalau kita lihat makanannya itu roti yang standar bawah. Kalaupun ada buah, kelasnya pisang, lalu kacang kadang-kadang, dan telur pun hanya satu serta tidak rutin,” ujar Muhdi di Semarang, Minggu.
Baca Juga : DPR RI Tegaskan MBG Tak Gerus Anggaran Pendidikan, Presiden Justru Tambah Dana Lewat ABT
Ia mempertanyakan peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memberikan panduan teknis kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Menurutnya, perlu ada standar yang jelas agar makanan yang dibagikan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi siswa, terlebih pada bulan Ramadhan.
Muhdi menyoroti pemberian makanan pada pagi hari selama bulan puasa yang dinilai kurang tepat. Pasalnya, banyak siswa sekolah dasar sudah mulai belajar berpuasa, sehingga makanan yang diberikan justru tidak dikonsumsi.
“Perlu dipertimbangkan, apakah pada bulan puasa tetap diberikan atau dengan cara lain. Misalnya, bantuan dalam bentuk uang atau paket untuk dibawa pulang,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar SPPG tidak mempermainkan program MBG dengan menyajikan menu yang tidak memenuhi nilai gizi. Menurutnya, jika kualitas makanan terus mengecewakan, kepercayaan masyarakat terhadap program unggulan pemerintah tersebut akan menurun drastis. Selain itu, banyaknya makanan yang tidak termakan berpotensi menimbulkan pemborosan dan mubazir.
Sebagai Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi menegaskan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat. Ia berharap Presiden tidak hanya mengandalkan laporan dari internal pemerintah, tetapi juga turun langsung melihat realitas di lapangan.
“Medsos itu sekarang ngeri betul. Saya berharap Bapak Presiden melihat langsung kenyataan ini, jangan hanya mendengar laporan dari kepala BGN saja,” tegasnya.
Ke depan, DPD RI mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari DPR, DPD, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar program MBG benar-benar tepat sasaran, berkualitas, dan sesuai dengan tujuan awal meningkatkan gizi serta kesehatan generasi muda.
