Nusawarta.id, Batulicin – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan angka stunting melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Tahun 2025 yang digelar di Batulicin, Senin (4/8/2025).
Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Sya’bani Rasul, yang hadir mewakili unsur legislatif, menegaskan bahwa DPRD berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi untuk memastikan seluruh program penanganan stunting berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Kami di DPRD mendukung penuh program strategis ini, terutama dalam pengalokasian anggaran prioritas dan penguatan regulasi yang diperlukan. Ini bukan hanya soal angka statistik, tetapi masa depan generasi Tanah Bumbu,” ujarnya.
Menurut H. Sya’bani, kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dari implementasi strategi nasional maupun daerah. DPRD juga mendorong penguatan peran desa, puskesmas, dan lembaga pendidikan dalam mendeteksi dan menanggulangi stunting sejak dini.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Andi Rudi Latif ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting, yang saat ini masih berada pada angka 21,6% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Meski terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, angka tersebut masih berada di atas target nasional sebesar 14%.
Dalam forum rembuk stunting tersebut, Bupati menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja nyata seluruh elemen, termasuk dukungan legislatif. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) menjadi program prioritas yang diharapkan dapat menggerakkan semangat gotong royong, termasuk dari kalangan legislatif, dunia usaha, dan masyarakat luas.
“Melalui program GENTING, kita berharap semua pihak yang peduli bisa berperan aktif sebagai ‘orang tua asuh’ bagi anak-anak yang berisiko stunting. Ini adalah bentuk nyata solidaritas sosial dan tanggung jawab bersama,” ungkap Bupati.
DPRD juga berkomitmen mendorong optimalisasi anggaran daerah yang pro terhadap pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan sanitasi. Hal ini akan menjadi fokus dalam pembahasan anggaran dan perencanaan program 2026, sebagaimana hasil rembuk stunting yang telah disepakati bersama.
Tak hanya melalui anggaran, DPRD juga siap mengawal pelaksanaan program di lapangan melalui fungsi pengawasan. H. Sya’bani menegaskan bahwa DPRD akan terus memantau kinerja OPD terkait, memastikan distribusi program tepat sasaran, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Kegiatan rembuk stunting ini juga dihadiri sekitar 150 peserta lintas sektor, termasuk Forkopimda, kepala SKPD, instansi vertikal, camat, kepala puskesmas, tokoh masyarakat, perusahaan, dan lembaga mitra seperti Yayasan Rumah Pena BerAksi, yang menjadi salah satu pihak pelaksana program di tingkat masyarakat.
Ketua Yayasan Rumah Pena BerAksi, Andrianto Mokodompit, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan program stunting berbasis komunitas dan CSR. Menurutnya, gerakan bersama ini hanya akan berhasil bila seluruh pihak, termasuk legislatif, turut mendorong keberlanjutan program.
Penandatanganan berita acara rembuk stunting menjadi penanda komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjadikan hasil rembuk kecamatan sebagai usulan prioritas program pembangunan tahun 2026.
DPRD berharap program ini tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi menjadi gerakan masif dan terukur dalam rangka menciptakan generasi Tanah Bumbu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. (Ma/Red)
