Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa penunjukan sejumlah pejabat kementerian sebagai komisaris di bank-bank milik negara merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi kebijakan.
Salah satu yang mendapat perhatian adalah pengangkatan Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo juga didapuk sebagai Komisaris Utama BTN.
Menurut Erick, keputusan ini mempertimbangkan fokus utama masing-masing bank BUMN. BTN, yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan perumahan rakyat, dinilai membutuhkan figur dengan pemahaman kebijakan perumahan nasional.
“Kita lihat juga kemarin perwakilan dari kementerian hadir. Komposisi kepemilikan saham di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) tidak lain untuk memastikan sinergi program pemerintah, tetapi tetap dengan transparansi yang terjaga secara korporasi,” ujar Erick di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).
Erick menambahkan, meski pejabat kementerian menduduki posisi strategis di bank pelat merah, aspek transparansi tetap menjadi prioritas. Pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan lembaga terkait lainnya akan memastikan tata kelola yang akuntabel.
Sinergi Kebijakan dan Perbankan BUMN
Penempatan pejabat kementerian dalam jajaran komisaris bank BUMN disebut sebagai langkah untuk memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintah dan implementasi di lapangan. Hal ini terlihat dari pemilihan tokoh yang sesuai dengan bidang masing-masing.
Sebagai contoh, Fahri Hamzah di BTN diharapkan dapat mendorong kebijakan pembiayaan perumahan yang lebih inklusif. BTN sendiri dikenal sebagai bank yang berperan besar dalam program perumahan rakyat, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.
Selain Fahri, pejabat lain yang mendapat tugas serupa antara lain:
Helvi Yuni Moraza (Wakil Menteri UMKM) sebagai Komisaris BRI
Yuliot Tanjung (Wakil Menteri ESDM) sebagai Komisaris Bank Mandiri
Suryo Utomo (Dirjen Pajak Kemenkeu) sebagai Komisaris Utama BTN
Luky Alfirman (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu) sebagai Komisaris Bank Mandiri
Tedi Bharata (Deputi SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN) sebagai Wakil Komisaris Utama BNI
Dengan formasi ini, pemerintah berharap kebijakan ekonomi, perbankan, dan sektor strategis lainnya bisa berjalan lebih selaras untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (San/Red)
