Nusawarta.id, Sorong – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmen mendalam dalam mendukung penyelesaian pembangunan kawasan pusat pemerintahan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Dukungan ini ditegaskan agar proyek strategis tersebut masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Restuardy Daud, dalam rapat kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Hotel Aston Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (2/5/2025). Ia menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan para gubernur di empat DOB untuk mencantumkan proyek pembangunan pusat pemerintahan dalam dokumen RPJMD masing-masing.
Pemerintah daerah, menurut Restuardy, telah menunjukkan kemajuan berarti, seperti pemenuhan syarat Amdal, penyesuaian tata ruang, dan penyiapan lahan. Meski prosesnya panjang, ia menilai kesiapan untuk pembangunan fisik saat ini sudah hampir optimal.
Dukungan serupa juga disampaikan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, yang menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, DPR, dan masyarakat menjadi kunci percepatan pembangunan Papua.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pihaknya terus mengawal implementasi regulasi pembentukan DOB, termasuk pembangunan infrastruktur pemerintahan yang menjadi tanggung jawab APBN. Ia juga menegaskan pentingnya struktur birokrasi di Papua yang sesuai dengan prinsip otonomi khusus, dengan mayoritas diisi oleh orang asli Papua (OAP).
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, melaporkan bahwa pemerintahannya telah memulai pembangunan jalan menuju kawasan pusat pemerintahan dan meminta dukungan anggaran lebih lanjut dari DPR RI untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur provinsi.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi dari DPR RI, pemerintah pusat, serta perwakilan daerah, yang semuanya menunjukkan komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan di Tanah Papua. (San/Red)
