Nusawarta.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) agar mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memantau harga bahan pokok selama Ramadan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pasokan tetap stabil sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa lonjakan harga yang signifikan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya langkah proaktif dari Pemda untuk menjaga stabilitas harga. Salah satu upaya yang direkomendasikan adalah mendorong gerakan menanam, mengintensifkan operasi pasar, serta menggelar program pangan murah dengan menggandeng lembaga terkait.
“Rajin-rajin operasi pasar atau gerakan pangan murah dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Ini penting untuk menekan gejolak harga yang mungkin terjadi selama Ramadan,” ujar Bima dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang dirangkaikan dengan Sertifikasi Produk Halal di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Selain itu, Pemda didorong untuk menjalin kerja sama dengan daerah yang memiliki surplus produksi guna menutupi kekurangan pasokan di wilayah masing-masing. Penambahan suplai menjadi krusial untuk menghindari kelangkaan bahan pokok di pasaran. Bima menegaskan bahwa koordinasi dengan Perum Bulog dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan guna memastikan distribusi berjalan lancar.
“Pemda harus memastikan rantai suplai dan distribusi tetap terpantau serta memastikan Satgas TPID dapat melakukan inspeksi atau sidak agar tidak ada oknum pengusaha yang menimbun atau menahan stok. Ini yang sering terjadi dan harus kita cegah,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bima juga menyoroti inflasi di Papua Pegunungan yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 mencapai 7,99 persen. Ia meminta Pemda setempat untuk segera mengambil langkah strategis dalam menekan angka inflasi, terutama dalam mengendalikan harga sayuran seperti sawi hijau dan bayam yang mengalami kenaikan signifikan.
Jika distribusi menjadi kendala utama, Bima mengimbau pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Dinas Perhubungan guna memastikan kelancaran pasokan. Langkah ini diyakini dapat membantu stabilisasi harga di pasar.
Tak hanya itu, Bima juga menekankan pentingnya pemantauan terhadap musim panen padi yang berlangsung di beberapa daerah. Pemda diminta memastikan bahwa harga gabah petani tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Pastikan serapan gabah petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah. Ini harus menjadi perhatian serius karena banyak daerah sudah memasuki masa panen,” pungkasnya.
Langkah pengendalian inflasi ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat serta memastikan kelancaran distribusi bahan pokok selama Ramadan hingga Idulfitri 2025. (Ki/Red)
