Nusawarta.id, Jakarta— Ketua Umum Muhamad Mardiono mengkritik sejumlah pernyataan publik yang dinilai spekulatif dan berpotensi memicu ketidakstabilan politik nasional. Menurutnya, narasi yang mengarah pada delegitimasi pemerintah tidak memiliki dasar yang jelas dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
Mardiono yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan menegaskan bahwa setiap tokoh publik seharusnya mempertimbangkan dampak luas dari pernyataan yang disampaikan di ruang publik.
“Sebagai tokoh publik, setiap pernyataan hendaknya mempertimbangkan dampak luas terhadap masyarakat. Narasi yang menjurus pada delegitimasi pemerintahan yang sah sangat tidak tepat, terlebih jika disampaikan tanpa dasar yang jelas,” ujar Mardiono di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ia juga menegaskan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya tengah fokus menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Tidak ada alasan untuk tidak mendukung Bapak Presiden Prabowo. Beliau memiliki cita-cita mulia untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat demi kesejahteraan,” tegasnya.
Pernyataan Mardiono tersebut muncul sebagai respons terhadap kritik yang disampaikan sejumlah pengamat dalam forum halalbihalal bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan!” pada 31 Maret lalu. Dalam forum itu, pakar hukum tata negara Feri Amsari menyoroti prosedur pemilu dan kepemimpinan Prabowo.
Feri menilai persoalan yang terjadi saat ini merupakan implikasi dari proses pemilu yang dianggap bermasalah sejak awal. Ia juga mengkritik sejumlah langkah pemerintahan yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tata negara.
Situasi kian memanas setelah video pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Saiful secara terbuka berbicara mengenai kemungkinan upaya menjatuhkan Presiden Prabowo sebagai langkah yang menurutnya diperlukan untuk menyelamatkan bangsa.
Ia menyebut jalur formal seperti pemakzulan dinilai sulit dilakukan, sehingga menurutnya kekuatan masyarakat sipil perlu dikonsolidasikan untuk memberikan tekanan politik terhadap pemerintahan.
Menanggapi berbagai pernyataan tersebut, Mardiono mengajak seluruh pihak untuk lebih bijak dalam menyampaikan pandangan di ruang publik. Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, namun harus disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab.
“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab demi menjaga keutuhan bangsa,” kata dia.
Di tengah polemik tersebut, sejumlah narasi di media sosial juga menyoroti dugaan adanya intervensi pihak asing dalam membentuk opini publik terhadap pemerintahan baru Indonesia.
Perhatian publik sempat tertuju pada laporan mengenai bocornya dokumen internal Open Society Foundations (OSF), jaringan filantropi global milik miliarder Amerika Serikat George Soros. Dokumen tersebut menyebutkan adanya alokasi dana sebesar US$1,8 juta untuk periode 2026–2028 yang ditujukan bagi penguatan gerakan masyarakat sipil di Indonesia melalui Yayasan Kurawal di Jakarta.
Laporan yang dimuat media Sunday Guardian Live pada 8 Maret 2026 menyebutkan sekitar 80 persen pendanaan berasal dari OSF, sementara 20 persen sisanya berasal dari Taiwan Foundation for Democracy yang berbasis di Taipei.
Dokumen strategi Kurawal periode 2024–2029 yang bertajuk *Building Bridges, Filling Gaps* turut memuat kritik terhadap arah demokrasi di Indonesia. Dalam laporan tersebut, masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo digambarkan sebagai periode kemunduran demokrasi.
Bahkan, dokumen itu juga menyematkan istilah “King of Ashes” untuk menggambarkan masa pemerintahan Presiden Prabowo, yang dinilai sebagian pihak sebagai narasi provokatif yang berpotensi memicu perlawanan sipil serta memperluas keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam ruang politik lokal.
Dokumen tersebut juga memetakan empat jalur utama penguatan jaringan sipil, yakni mobilisasi akar rumput, pengembangan kepemimpinan pemuda, pemantauan proses pengambilan keputusan pemerintah, serta pembangunan jejaring dengan akademisi dan tokoh agama.
Bocornya dokumen tersebut memicu spekulasi di publik mengenai kemungkinan adanya upaya intervensi asing yang dibungkus dalam narasi penguatan demokrasi di Indonesia.
