Nusawarta.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa warga negara asing (WNA) yang diangkat sebagai direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan wajib laporan tersebut melekat pada setiap penyelenggara negara, termasuk direksi BUMN, tanpa memandang kewarganegaraan.
“Tentunya itu (kebijakan WNA menjadi direksi BUMN, red.) berkonsekuensi terhadap kewajiban lapor LHKPN,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10).
Baca Juga KPK Tanggapi Penyataan Mahfud MD Atas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
Ia menegaskan bahwa prinsip dasar pelaporan kekayaan adalah bentuk transparansi yang harus dipatuhi oleh semua penyelenggara negara.
Pernyataan KPK ini merespons kebijakan pemerintah yang kini membuka peluang bagi ekspatriat untuk memimpin BUMN. Presiden Prabowo Subianto dalam dialog bersama Pimpinan Utama Forbes Media Group, Steve Forbes, di Jakarta, Rabu (15/10), menyampaikan bahwa regulasi telah diubah agar BUMN dapat dipimpin oleh WNA.
“Saya sudah ubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, orang non-Indonesia sudah bisa memimpin BUMN kami,” kata Prabowo.
Ia bahkan mendorong pencarian talenta global untuk mengelola BUMN dengan standar bisnis internasional, termasuk melalui perusahaan holding Danantara.
Baca Juga Menteri PU Targetkan Serapan Anggaran Capai 94 Persen pada Akhir 2025
“Saya berbicara kepada manajemen Danantara agar mengelola perusahaan dengan standar bisnis internasional. Kalian dapat mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik,” tambahnya.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, PT Garuda Indonesia (Persero) resmi mengangkat dua WNA sebagai direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar 15 Oktober 2025. Mereka adalah Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, serta Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi.
Balagopal sebelumnya menjabat sebagai Divisional Vice President Financial Services di Singapore Airlines periode 2021–2025. Sementara Neil Raymond tercatat sebagai Konsultan Penerbangan di NM Aviation Limited (2022–2025), serta Chief Procurement Officer dan Head of Transformation di Scandinavian Airlines (2024–2025).
Dengan adanya penunjukan ini, kewajiban pelaporan LHKPN terhadap para direksi WNA menjadi sorotan penting dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN di bawah kepemimpinan asing. (Fikri/Red)
