Nusawarta.id, Aceh Tamiang – Presiden Prabowo Subianto menanggapi maraknya kritik dan nyinyiran publik terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pascabencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Prabowo mengaku heran, kehadiran para menteri dan pejabat pusat ke lokasi bencana justru kerap dijadikan sasaran cibiran.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga meninjau langsung kesiapan 600 unit hunian sementara (huntara) yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk korban banjir bandang.
“Ya Saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang, dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masa menteri ikut macul?” ujar Prabowo di hadapan kepala daerah dan jajaran kementerian terkait.
Prabowo menegaskan bahwa kehadiran pejabat negara di lokasi bencana bukan untuk kepentingan pencitraan atau menunjukkan kerja fisik di lapangan. Menurutnya, tugas utama pemimpin adalah memastikan negara hadir melalui kebijakan, keputusan cepat, serta koordinasi yang efektif agar bantuan segera dirasakan masyarakat terdampak.
Baca Juga : Presiden Prabowo Bertolak ke Aceh Tamiang Tinjau Pembangunan Hunian Pascabencana
“Pejabat datang, pemimpin datang, datang melihat apa kekurangan? Apa masalah? Apa yang bisa kita bantu? Mana yang kita bisa percepat? Kan begitu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya kepemimpinan berbasis hasil dan bukti nyata, bukan sekadar respons terhadap hiruk-pikuk di ruang publik maupun media sosial. Ia menyebut kepercayaan rakyat tidak dibangun melalui pernyataan, melainkan melalui kerja konkret yang bisa dirasakan langsung.
“Kalau Saudara perhatikan, saya jarang kasih wawancara dengan pers. Bukan saya tidak hormati pers. Karena saya mengerti psikologi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia hanya percaya dengan bukti,” jelas Prabowo.
Meski demikian, Presiden menilai kritik dan tudingan publik tetap dapat dijadikan pengingat bagi pemerintah agar terus memperbaiki kinerja. Namun, ia meminta seluruh jajaran pemerintah tidak larut atau terpengaruh oleh nyinyiran yang tidak konstruktif.
“Hal-hal yang nyinyir-nyinyir itu kita anggap sebagai peringatan bagi kita. Tapi kita tidak boleh terpengaruh. Sekali lagi, tidak datang salah. Datang, dicari kesalahan juga. Ya enggak apa-apa,” ucapnya.
Dalam rapat koordinasi yang sama, pemerintah pusat juga memaparkan rencana percepatan penanganan pascabencana di wilayah Sumatera. Pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian sementara dalam waktu tiga bulan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan total anggaran mencapai Rp1 triliun.
Baca Juga : Presiden Prabowo Pastikan Rumah Korban Banjir Sumatera Akan Diganti
Selain itu, pemerintah pusat melalui Danantara dijadwalkan menyerahkan 600 unit huntara kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis (8/1/2026) pekan depan. Hunian tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan warga terdampak sambil menunggu pembangunan hunian tetap.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pemulihan pascabencana banjir bandang, sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran dan dikerjakan secara terkoordinasi antara pusat dan daerah.
