Respon Laporan Masyarakat Soal Kehalalan Program MBG, Anggota DPD RI M Nuh Buka Dialog

  • Bagikan
Ket. Anggota DPD RI, KH. Muhammad Nuh, M.SP.

Nusawarta.id – Taput. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, KH. Muhammad Nuh, M.SP, menerima laporan dari masyarakat mengenai kekhawatiran terkait program pemerintah berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tapanuli Utara. Laporan tersebut menyoroti kekhawatiran adanya kemungkinan tercampurnya makanan yang tidak halal dalam program tersebut.

Muhammad Nuh segera merespons laporan ini dengan melakukan dialog bersama tokoh masyarakat bertempat di Masjid Syuhada, Tarutung, Rabu (29/1/2025).

Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dan kenyamanan seluruh lapisan masyarakat, termasuk umat Islam yang merupakan minoritas di daerah tersebut.

Hadir dalam dialog tersebut pimpinan ormas Kabupaten Tapanuli Utara yaitu, Ketua MUI Taput H. Samsul Pandiangan SPdI, Ketua NU Taput M. Nazar Lutfi Tambunan SPdI, Ketua PD Muhammadiyah Taput DR. H. Abdul Rahman Munir Aritonang Map, Ketua PD Al Washliyah Taput Abdurrahman Sitompul, PD Salimah Taput Hj. Farida Nasution, Ketua DMI Taput H. Ahmad Sihombing, Pimpinan BAZNAS Taput Ali Umar Nasution SAg.

“Program makan bergizi gratis (MBG) adalah inisiatif yang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, kita harus memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kehalalan, terutama untuk masyarakat Muslim. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap keyakinan mereka,” ujar Muhammad Nuh.

Tokoh masyarakat setempat menyambut baik langkah yang diambil oleh Muhammad Nuh, mereka mengapresiasi sikapnya yang proaktif dan penuh toleransi dalam menyikapi isu yang berkembang.

Disamping itu, Ketua MUI Tapanuli Utara, H. Samsul Pandiangan SPdI, menyatakan kami sangat menghargai perhatian Bapak Muhammad Nuh terhadap kekhawatiran kami. Dialog seperti ini sangat penting untuk menjaga kerukunan dan saling pengertian antarkelompok masyarakat.

Oleh karena itu, Muhammad Nuh juga menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, untuk memastikan standar kehalalan dalam program tersebut.

Baca Juga  TP PKK Gelar Buka Puasa Bersama, Perkuat Kebersamaan dan Komitmen Pemberdayaan Keluarga

“Ia menambahkan, kita harus memastikan bahwa program ini tidak hanya bermanfaat secara kesehatan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat,” punkgasnya.

Dialog ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Tapanuli Utara. Dengan demikian, program makan bergizi gratis dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

“Maka dari itu, Muhammad Nuh berkomitmen untuk terus memantau perkembangan program ini dan siap menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan bersama,” tutupnya. (ki/red)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *