Nusawarta.id – Jakarta. Ketua Yayasan Kedaulatan Kesehatan Rakyat (KKR), Ribka Tjiptaning, menyarankan Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin.
Hal itu disampaikan Ribka menyoroti saran Budi yang mengimbau masyarakat menggunakan asuransi kesehatan swasta karena BPJS tak bisa mengcover semua penyakit.
“Jadi, usulan KKR terhadap Presiden Prabowo, ya ganti aja Menkesnya, ya kan? Kita radikal aja. Ganti saja, itu enggak bener,” ujar Ribka dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Menurut Ketua DPP Bidang Kesehatan PDI Perjuangan (PDIP) ini, Budi Gunadi tak ingin bertanggung jawab alias cuci tangan karena menyarankan rakyat menggunakan asuransi swasta.
“Kalau orang disuruh asuransi kesehatan, ini kan orang lempar handuk, cuci tangan, dia enggak bisa menangani. Dengan gampang, tadi yang bilang asuransi kesehatan yang swasta,” tuturnya.
Ribka menegaskan bahwa rakyat merupakan tanggung jawab negara, suka atau tidak. Dia juga menyarankan Budi Gunadi mundur dari jabatannya jika tak sanggup menyelesaikan masalah.
“Presiden harusnya dibantu orang-orang yang bisa membantu dia,” ujarnya.
Saat ini BPJS Kesehatan menjadi carut-marut dan tidak jelas. Dia juga menyoroti pernyataan Budi yang menilai BPJS rugi.
“Lho, BPJS itu dibuat memang untuk rugi. Karena itu bukti hibah negara. Bukti hadirnya negara. Karena bukan asuransi. Bukan mencari untung atau rugi,” tegasnya.
Dia menegaskan negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Oleh sebab itu, mantan Ketua Komisi IX DPR RI ini meminta Budi Gunadi tidak banyak alasan.
“Belum lagi yang enggak dapat BPJS, yang diperlakukan tidak adil di rumah sakit,” pungkasnya.
Ribka juga menyoroti berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam sistem BPJS, termasuk diskriminasi layanan terhadap pasien pengguna BPJS di rumah sakit.
“Memang banyak masalah BPJS ini. Belum lagi yang nggak dapat BPJS, yang diperlakukan tidak adil di rumah sakit. Oh pakai BPJS, senyumnya ada diskriminasi, senyum dokter, senyum perawat,” tuturnya.
Dia pun menyarankan Presiden Prabowo Subianto memanggil kembali Menkes Budi untuk mengevaluasi kinerjanya.
“Panggil itu Menteri Kesehatan. Lu sebenarnya gimana sih menangani kesehatan? Political will tentang kesehatan apa? Tujuan jadi Menteri Kesehatan apa? Kalau menterinya aja taunya nuklir, ya gimana? Jadi memang nggak nyambung,” ujarnya. (ki/red)
