Nusawarta.id, Tanah Bumbu — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan komitmen dan dukungan kuat terhadap arah pembangunan daerah dengan digelarnya Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Selasa (15/7/2025).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Eryanto Rais, hadir secara resmi untuk menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Acara yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. Hasanuddin dan turut dihadiri unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli, pimpinan SKPD, perbankan, Perusda Tanah Bumbu, serta undangan lainnya.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan mereka terhadap substansi RPJMD. Fraksi PDIP melalui I Wayan Sudarma, Fraksi PKB oleh H. Fatur Rokhman, Fraksi Gerindra oleh H. Bobi Rahman, Fraksi PAN oleh Masripay, Fraksi Golkar oleh Dody Tri Nur Rizky, serta Fraksi NasDem-Sejahtera oleh H. Ernawati secara umum menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan.
Baca Juga Mendagri Minta Daerah dengan IPH Tinggi Segera Bertindak, Jangan Tunggu Inflasi Makin Dalam
Masukan dari fraksi-fraksi menyoroti perlunya penajaman terhadap strategi pembangunan, kejelasan indikator keberhasilan, serta penyesuaian program prioritas dengan kondisi riil masyarakat. Dalam jawaban resminya, Bupati menegaskan bahwa seluruh masukan akan dicermati secara serius, sebagai bagian dari upaya memastikan RPJMD tidak hanya sesuai dengan visi-misi kepala daerah, tetapi juga responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Setiap masukan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen RPJMD. Pemerintah Kabupaten berkomitmen membangun daerah secara inklusif dan berkelanjutan,” ujar Eryanto Rais saat membacakan sambutan Bupati.
Dukungan DPRD terhadap RPJMD ini menjadi sinyal positif bagi kelangsungan pembangunan lima tahun ke depan. Dengan komunikasi yang terbuka dan kolaboratif antara eksekutif dan legislatif, penyusunan RPJMD diharapkan mampu menghasilkan arah kebijakan yang terukur, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat Tanah Bumbu.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga, memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Tanah Bumbu yang lebih maju dan sejahtera. (Ma/Red).
