Nuswarta.id, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, asal Sumatera Utara, K.H. Muhammad Nuh, M.SP, meminta pemerintah pusat lebih transparan terkait dana bagi hasil (DBH) ke daerah. Hal ini dimaksudkan agar sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kokoh.
Hal tersebut disampaikan, Muhammad Nuh pada pertemuan Anggota DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang Perubahan atas Undang Undang No 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlangsung di Balikpapan, Selasa (25/2/2025).
Pada pertemuan ini, Pemprov Kalimanatan Timur dan Pemko Balikpapan mempresentasikan kondisi keuangan daerah mereka, khususnya yang terkait dengan PNBP.
“Mereka mengeluhkan tidak adanya keterbukaan mengenai dana bagi hasil. Seharusnya, semuanya jelas. Pemerintah pusat dapat berapa, dan pemerintah daerah dapat berapa,” kata Muhammad Nuh melalui pesan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).
Pada pertemuan tersebut, juga disampaikan oleh pemerintah daerah Kalimantan Timur mengenai banyaknya tenaga kerja asing (TKA), tetapi tidak berkontribusi dalam hal PNBP. Menyikapi hal ini, M Nuh mengatakan, dengan semangat dari daerah untuk Indonesia, DPD RI tentu sangat mendukung keinginan daerah, agar pemerintah pusat transparan dalam pembagian anggaran untuk daerah.
“Semoga dengan adanya keterbukaan atau tranparansi, sinergi antara pusat dan daerah akan semakin kokoh dan lebih membawa kemaslahatan bagi Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045,” ujarnya.
Diketahui, Pertemuan kali ini dihadiri Ketua Komite IV DPD RI, H. Ahmad Nawardi S.Ag, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Sinta R, K.H. Muhammad Nuh beserta Anggota DPD RI Komite IV lainnya. Sedangkan dari pihak Pemerintah Provinsi Kaltim, hadir Wakil Gubernur Kalimantan Timur Ir H Seno Aji MSi, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur Ir Ujang Rahmat M.Si, Wakil Wali Kota Balikpapan Dr Ir H Bagus Susetyo MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Passer Drs Katsul Wijaya SSos MSi, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur M Syaibani SE ME. (ki/red)
