Nusawarta.id – Jakarta. Anggota Komite IV DPD RI asal Sumatera Utara, KH. Muhammad Nuh, M.SP, menilai kehebohan yang terjadi beberapa pekan terakhir ini terkait pagar laut, karena tidak adanya transparansi kepada publik.
Hal ini disampaikan Muhammad Nuh dalam rapat kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy di ruang Rapat Majapahit, Gedung B, Nusantara V, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Oleh karenanya, Menurut Muhammad Nuh, posisi Bappenas ini sangat strategis, karena menjadi sentral pembangunan.
“Segala sesuatunya harus melalui Bappenas. Kita ingin, posisi Bapenas ini tetap, sehingga pembangunan itu terencana,” kata Nuh dalam keterangannya, di Jakarta, dikutip Rabu (5/2/2025).
Disamping itu, Senator asal Sumut ini mengatakan, kalau pun ada perubahan di tengah jalan, hal itu biasa dalam manajemen dan perubahan itu tidak terlalu besar.
“Sehingga sangat tepat sekali kita bertanya dalam forum ini, masalah pagar laut yang menghebohkan dalam beberapa pekan terakhir ini,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, lanjut Nuh, dalam membuat undang-undang, itu prosesnya harus adanya transparansi yakni keterlibatan publik di dalamnya.
“Keriuhan yang terjadi saat in,i di antaranya disebabkan adanya hal-hal yang tidak transparan, tidak adanya uji publik misalnya,” sebut Nuh.
Oleh sebab itu, Ketua PW Persis Sumut ini mencontohkan proses pengesahan Undang-undang Cipta Kerja. Di mana UU Cipta Kerja tersebut digugat ke MK, kemudian pemerintah membuat Perppu, dan sebagainya.
“Ini harus menjadi pelajaran bagi kita,” tegas Nuh.
Untuk itu, mantan anggota DPRD Sumut dua periode (2004-2014) ini, mengajak semua agar kembali ke jatidiri sebagai bangsa Indonesia. Dia pun berharap, Bappenas dapat benar-benar menjadi induk atau komandan dari perencanaan pembangunan nasional.
“Sehingga ada apa-apa, mudah kita bertanya. Termasuk soal adanya laut yang dipagari itu. Bahkan katanya, sampai ke Babel itu cukup lewat darat saja, karena menyatu antara Pulau Sumatera dan Bangka Belitung, dan sebagainya,” pungkas Nuh.
Diketahui, Rapat kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri PPN/Kepala Bapenas kemarin, membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pertemuan ini dihadiri Rachmat Pambudy selaku Menteri PPN/Bappenas, Wakil Menteri dan lengkap dengan timnya.
Sedangkan dari Komite IV DPD RI hadir Ketua Komite IV Ahmad Nawardi dan para wakilnya, Muhammad Nuh dari Sumatera Utara dan para anggota lainnya dari berbagai provinsi di indonesia. (ki/red)
