Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong terbangunnya sinergi antara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai upaya memperkuat ekosistem pangan sekaligus menggerakkan perekonomian desa.
Menurut Zulhas, kedua program tersebut dirancang saling terintegrasi sehingga kebutuhan bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dipenuhi oleh koperasi desa, koperasi nelayan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun pelaku usaha lokal.
“Kebutuhan bahan pangan bagi SPPG akan dipenuhi melalui koperasi desa, termasuk pasokan ikan dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan masyarakat,” ujar Zulhas di Jakarta, dikutip Minggu (2/8/2026).
Baca Juga : Mentan Amran Ajak Mahasiswa dan Pemuda Bersatu Berantas Mafia Beras Fortifikasi
Ia menegaskan, SPPG tidak boleh sepenuhnya bergantung pada distributor besar. Sebaliknya, pemerintah ingin pembelian bahan pangan diprioritaskan dari koperasi dan pelaku usaha di desa agar manfaat ekonomi program MBG dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur bagi koperasi nelayan Merah Putih di wilayah pesisir. Fasilitas tersebut diharapkan mampu membantu nelayan menyimpan hasil tangkapan sebelum dipasarkan sehingga tidak lagi terpaksa menjual ikan dengan harga murah kepada tengkulak. Sementara itu, koperasi di wilayah daratan akan diperkuat melalui berbagai unit usaha produktif yang dapat memasok kebutuhan Program MBG.
Di sisi lain, Wakil Sekretaris Bidang PB HMI, Raenald Arzan Sitompul, mengingatkan bahwa keberhasilan KDKMP sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang mengelolanya. Ia mengutip hasil kajian Bappeda Kabupaten Kudus terhadap 173 pengurus dan anggota KDKMP yang menunjukkan mayoritas mendukung pembentukan koperasi, namun masih mengalami kesulitan dalam mengelola koperasi sebagai badan usaha yang sehat.
Menurut Raenald, banyak pengurus koperasi masih membutuhkan pelatihan mengenai penyusunan rencana usaha, laporan keuangan, hingga pembukuan transaksi. Bahkan, lebih dari 40 persen responden mengaku masih meraba-raba dalam menjalankan koperasi.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika sekitar 82 ribu koperasi di Indonesia dibubarkan pada periode 2019–2024 karena tidak lagi aktif. Menurutnya, angka tersebut menjadi peringatan penting agar penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola menjadi perhatian utama.
Raenald menilai MBG dan KDKMP memiliki tujuan yang berbeda, namun saling melengkapi. MBG berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, sedangkan KDKMP diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi desa. Jika keduanya terintegrasi dengan baik, koperasi desa dapat menjadi pemasok utama kebutuhan SPPG sehingga manfaat sosial dan ekonomi dapat berjalan beriringan.
