Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamen Trans) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tetap akan menjalankan program-programnya dengan pendekatan inovatif dan kreatif. Selain memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementrans juga akan mencari sumber pendanaan alternatif di luar APBN guna memastikan keberlanjutan program.
“Pengesahan program kegiatan kementerian dan badan dilakukan agar program bisa segera terlaksana. Dengan anggaran yang ada, Kementrans tetap menjalankan programnya dengan inovasi dan kreativitas,” ujar Viva Yoga kepada wartawan usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2025).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Lasarus dan dihadiri 34 anggota dari berbagai fraksi, setiap kementerian dan badan memaparkan program kerja mereka, termasuk alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Komisi V DPR akhirnya menyetujui efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN 2025 sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025.
Viva Yoga mengungkapkan, setelah efisiensi, anggaran Kementrans yang semula Rp122,4 miliar mengalami pengurangan Rp47,3 miliar, sehingga tersisa Rp75,02 miliar untuk tahun 2025. Meski mengalami penyesuaian, DPR meminta agar kementerian tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mempertahankan performa infrastruktur yang sudah dibangun.
Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. “DPR meminta agar penggunaan anggaran diawasi secara ketat serta memastikan proyek yang telah melalui proses lelang tetap berlanjut, terutama infrastruktur yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian,” kata mantan anggota Komisi IV DPR itu.
Dalam rapat tersebut, hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, serta Kepala Basarnas Marsekal Madya (TNI) Kusworo. Mereka merupakan mitra kerja Komisi V DPR dalam pembahasan program pembangunan dan efisiensi anggaran 2025.
Dengan adanya efisiensi ini, Kementrans berkomitmen untuk terus mencari solusi kreatif agar program tetap berjalan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (San/Red)
