Nusawarta.id, Magelang – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan potensi lokal guna mendukung Program Strategis Nasional (PSN). Ia menekankan bahwa setiap wilayah memiliki keunggulan geografis, demografis, dan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan secara optimal demi pembangunan yang berkelanjutan.
“Pemimpin daerah harus memahami dan memanfaatkan potensi wilayah masing-masing. Jangan sampai kita mengabaikan kearifan lokal, karena itu juga bagian penting dalam memajukan daerah,” ujar Putranto saat berbicara dalam Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).
Menurutnya, Kantor Staf Presiden (KSP) memiliki peran strategis dalam pengendalian PSN dan koordinasi lintas sektoral untuk memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan dengan baik di daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi besar Asta Cita.
“KSP bertindak sebagai pusat koordinasi lintas sektoral untuk memastikan kebijakan nasional berjalan sesuai visi-misi Presiden. Dalam konteks pemerintah daerah, ini berarti mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk kepentingan pembangunan,” jelasnya.
Putranto juga menegaskan bahwa kepemimpinan yang inovatif dan adaptif sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ia menilai bahwa keberhasilan suatu daerah sangat bergantung pada sejauh mana kepala daerah mampu mengakselerasi kebijakan, memperkuat koordinasi antar-lembaga, serta beradaptasi dengan dinamika global dan nasional.
“Pemimpin daerah adalah kunci utama keberhasilan pembangunan. Mereka harus mampu mengimplementasikan kebijakan yang tepat sasaran dan memperkuat koordinasi antar-lembaga untuk menghadapi perubahan,” tambahnya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, menyoroti pentingnya sektor perumahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta rumah yang diyakini akan memberikan multiplier effect besar terhadap berbagai sektor ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pembangunan perumahan memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Sektor ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mempengaruhi 185 sektor lainnya. Selain itu, pada tahun 2022, pembangunan perumahan telah menciptakan 13,8 juta lapangan kerja,” ujar Sri Haryati, mewakili Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Namun, Sri mengingatkan bahwa tingginya angka urbanisasi menjadi tantangan utama dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Diperkirakan, pada tahun 2035, sekitar 66 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Sementara itu, data menunjukkan masih ada 9,9 juta masyarakat yang belum memiliki rumah dan 26,9 juta rumah tangga yang tinggal di hunian tidak layak.
“Peran pemerintah daerah sangat penting dalam mengatasi tantangan ini, baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah tidak layak huni. Pemda harus bisa menyesuaikan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung program ini,” tegasnya.
Pemerintah berharap, dengan kolaborasi yang erat antara pusat dan daerah, pembangunan yang merata dapat terwujud, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan Indonesia semakin siap menyongsong era baru sebagai negara maju. (Iza/Red)
