Nusawarta.id, Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) mengapresiasi terobosan diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Dukungan Indonesia untuk Palestina tetap harus menjadi prioritas lantaran mandat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
“Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan bangsa lain sekaligus menolak penjajahan, termasuk Israel yang mencaplok tanah Palestina,” kata Sekjen PPP M Arwani Thomafi saat dihubungi media kemarin.
Lebih lanjut Sekjen PPP Arwani Thomawi mengungkapkan pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel bisa terjadi asalkan Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Karena itu Israel harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua kejahatan kemanusiaan lainnya yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat Palestina.
Baca Juga : Tidak Sah, Muswilub PPP Bali Dinilai Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai
“Sebelum Indonesia membuka hubungan diplomatik itu, Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional terlebih dahulu atas kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina bertahun-tahun,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Bahkan secara mengejutkan Prabowo menyatakan siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel setelah Palestina merdeka. Penegasan tersebut memberi pesan kepada Prancis yang akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi dengan Arab Saudi untuk perdamain Palestina-Israel.
PBB telah menjadwalkan konferensi tingkat tinggi mengenai solusi dua negara yang akan diselenggarakan pada 17–20 Juni 2025 di New York.
Baca Juga : PPP Apresiasi Presiden Prabowo Atas Capaian Produksi Beras dan Jagung Paling Tinggi
Dikutip dari situs resmi United Nations, konferensi ini diketuai oleh Prancis dan Arab Saudi. Keduanya menekankan perlunya konferensi bulan Juni untuk menegaskan perdamaian konkret Palestina dan Israel.
“Kita harus segera beralih dari kata-kata ke tindakan. Kita harus beralih dari mengakhiri perang di Gaza ke mengakhiri konflik itu sendiri,” kata Anne-Claire Legendre, Penasihat Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.
