Nusawarta.id, Semarang — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penanganan banjir dan rob di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pembangunan fisik seperti betonisasi. Hal itu disampaikan Menko AHY usai melakukan pertemuan dengan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa di Semarang, Kamis (27/11/2025).
“Kami bersama Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa yang dipimpin Laksamana (Laksdya TNI Purn) Didit berusaha membangun kolaborasi dan sinergi yang baik,” ujar AHY.
Ia menekankan bahwa pendekatan terpadu dan berbasis riset mutlak diperlukan untuk menjawab kompleksitas persoalan banjir dan rob yang terus meningkat.
AHY menjelaskan, penyempurnaan cetak biru pembangunan Giant Sea Wall masih membutuhkan proses dan kajian mendalam. Proyek berskala besar itu, katanya, memerlukan anggaran signifikan serta koordinasi lintas sektor.
“Paling tidak, ada 17 kementerian dan lembaga yang akan terlibat. Karena ini proyek besar, perlu penelitian yang komprehensif,” ujarnya.
Menurut AHY, penanganan banjir dan rob di Pantura saat ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, katanya, terus bekerja untuk meningkatkan perlindungan kawasan pesisir yang rentan.
“Dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur semua memiliki kerentanan. Semarang dan Demak salah satu yang paling tinggi intensitasnya. Oleh karena itu, perlu mendapatkan dukungan dan atensi yang lebih besar,” kata AHY.
Meski pembangunan Giant Sea Wall menjadi salah satu opsi, AHY menegaskan bahwa pendekatan tidak akan berhenti pada solusi struktural semata. Upaya alami seperti penanaman mangrove dan metode berbasis ekosistem juga akan dikombinasikan.
“Jangan dibayangkan semuanya akan menjadi beton. Untuk lokasi-lokasi yang paling parah memang harus dibangun struktur beton yang tinggi. Namun di banyak titik lain, pendekatan alternatif seperti Hybrid Sea Wall bisa diterapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pembahasan strategi perlindungan pesisir menjadi semakin relevan karena Indonesia menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat. Dalam konteks itu, Universitas Diponegoro (Undip) dinilai berperan penting sebagai kampus yang konsisten mengawal pembangunan berkelanjutan berbasis kajian ilmiah.
AHY menyebut banyak hasil riset Undip yang telah membantu pemerintah merumuskan solusi praktis di lapangan, terutama karena kampus tersebut berada langsung di wilayah Pantura dan kerap menghadapi ancaman banjir serta rob.
“Pada prinsipnya, kami akan mengombinasikan berbagai pendekatan. Jadi, pembangunan tanggul pantai, tanggul laut, serta solusi alami seperti mangrove akan menjadi bagian dari konsep yang terintegrasi, komprehensif, dan lebih efisien,” pungkasnya.
