Oleh: Rudy Heryadi Dosen Program Studi Sains Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Kalimantan & COO PT Suma Yogara Sejahtera (SYS)
Nusawarta.id, Jakarta – Sungai Barito bukan sekadar aliran air; ia adalah urat nadi kehidupan yang membentang 909 kilometer melintasi Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan. Namun, belakangan ini, “sang raksasa” sedang merintih. Kabar duka datang dari Kecamatan Marabahan, Barito Kuala, ribuan ikan milik pembudidaya mati massal. Fenomena ini bukan sekadar insiden lingkungan biasa, melainkan alarm atas degradasi kualitas air.
Antara Fenomena Alam dan Jejak Antropogenik
Masyarakat lokal mengenal istilah “Danum Bangai”. Secara alami, fenomena ini terjadi saat peralihan musim, di mana air kaya material organik dari rawa-rawa meluap ke aliran utama Barito. Proses dekomposisi organik ini menguras oksigen secara masif. Namun, data berbicara bahwa alam tak lagi bekerja sendirian dalam kerusakan ini.
Analisis menunjukkan angka Biochemical Oxygen Demand (BOD) mencapai 6,85 poin dan Chemical Oxygen Demand (COD) di angka 3,57 poin (Bakabar 24/6). Lebih mengkhawatirkan lagi, kadar oksigen terlarut (Dissolved Oxygen/DO) di beberapa titik pada Januari 2026 tercatat hanya 1,25 mg/liter, jauh di bawah standar baku mutu minimal 4 mg/liter (Jurnal Banua 29/6).
Angka-angka ini adalah bukti adanya tekanan antropogenik (aktivitas manusia). Limbah perkebunan sawit yang kaya fosfat memicu eutrofikasi, dan dapat menciptakan ledakan eceng gondok yang saat membusuk kian mencekik kadar oksigen.
Labirin Pencemaran “Non-Point Source”
Menangani Barito ibarat mengurai benang kusut. Sebagai pencemaran sumber tidak terpusat (non-point source), polutan bisa datang dari mana saja di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). Permasalahan Barito tergolong dalam apa yang disebut oleh para ahli lingkungan sebagai wicked problems—permasalahan yang sangat kompleks, memiliki banyak penyebab (multicausal), dan tidak memiliki solusi tunggal yang sederhana.
Mulai dari hulu ke hilir, Barito dipaksa menampung dosa-dosa industri. Pertambangan batubara menyumbang Air Asam Tambang (AAT) dengan pH ekstrem rendah, yang mengubah sungai menjadi lingkungan yang mematikan bagi fauna air. Belum lagi ancaman merkuri dari aktivitas pendulangan emas tradisional. Ironisnya, semakin mendekati muara seperti di Banjarmasin dan Batola, akumulasi pencemaran ini mencapai puncaknya.
Baca Juga : Deforestasi Mempercepat Bencana: Sumatra Jadi Peringatan, Kalimantan Menyusul?
Selama bertahun-tahun, kita seolah terjebak dalam rutinitas seperti pemadam kebakaran. Ketika ikan mati, sampel diambil, data dirilis, lalu isu meredup hingga siklus terulang kembali. Kita memiliki segudang data, namun miskin kolaborasi nyata. Penanganan Barito tidak bisa dilakukan hanya oleh Pemerintah Kabupaten Batola atau Pemerintah Kota Banjarmasin saja. Mengingat Barito adalah sungai lintas provinsi, koordinasi antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan adalah keharusan.
Mencari Kepemimpinan Transformatif
Masalah Barito adalah masalah yang wicked, rumit, kompleks, dan multicausal. Kita tidak bisa menggunakan solusi tunggal yang kaku. Di sinilah kita membutuhkan pergeseran paradigma kepemimpinan. Kita harus beranjak dari model kepemimpinan transaksional menuju kepemimpinan yang kolaboratif dan transformatif. Pendekatan transaksional dan ego sektoral yang selama ini mendominasi harus digantikan oleh kepemimpinan kolaboratif dan transformatif.
Sebagaimana diungkapkan oleh Ardoin et al. (2015), kepemimpinan lingkungan memerlukan independensi anggota yang tinggi namun memiliki komitmen kolektif yang kuat. Kita butuh pemimpin yang mampu menyatukan pemerintah pusat, daerah, akademisi, sektor swasta, hingga media massa dalam satu meja pengawasan yang terpadu. Pemimpin masa kini harus mampu merangkul semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, akademisi, pelaku industri, hingga media massa. Semuanya dalam satu sistem pengawasan baku mutu yang terintegrasi.
Solusi yang diambil memang berisiko menimbulkan dampak ekonomi, seperti jika dilakukan pembatasan operasional industri tertentu. Namun, di situlah peran kepemimpinan transformatif, mencari jalan tengah yang berkelanjutan melalui pendekatan bottom-up yang menghargai keragaman kepentingan.
Belajar dari Sejarah
Kita bisa belajar dari keberhasilan tuntutan perdata terhadap kasus kebakaran hutan di Tripa, Aceh. Keberhasilan itu bukan sekadar menang di atas kertas, tapi hasil dari kolaborasi kuat berbagai elemen yang menolak untuk abai. Kemenangan gugatan hukum terhadap PT Kallista Alam di Tripa, Aceh, membuktikan bahwa kolaborasi antar stakeholder mampu memberikan efek jera pada perusak lingkungan. Kita membutuhkan upaya yang serupa.
Baca Juga : Merdeka yang seperti apa? 80 Tahun Indonesia BerAKHLAK
Menurut hemat saya, monitoring berkelanjutan harus menjadi instrumen pencegahan, bukan sekadar catatan setelah bencana (fatality) terjadi. Kita tidak boleh lagi menunggu isu pencemaran air PDAM atau kematian ikan massal menjadi viral baru bertindak. Penyelamatan Barito menuntut lebih dari sekadar angka-angka di atas meja; ia menuntut komitmen kolektif untuk memastikan bahwa sungai ini tetap menjadi sumber kehidupan, bukan sumber petaka bagi generasi mendatang.
Pengawasan baku mutu air tidak boleh lagi hanya menjadi rutinitas di atas kertas atau sekadar pemadam kebakaran saat ikan sudah mengapung mati. Ia harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan pendekatan bottom-up. Jika kita terus abai dan terjebak dalam ego sektoral, maka “Danum Bangai” bukan lagi sekadar fenomena alam, melainkan lonceng kematian bagi ekosistem terbesar di tanah Kalimantan.
