Kampus Boleh Dirikan SPPG untuk Dukung MBG, Mendiktisaintek: Bukan Kewajiban

  • Bagikan
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto (kiri) dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie (kanan) menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). (Foto: Nusawarta.id)

Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan perguruan tinggi diperbolehkan memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai sarana teaching factory atau wadah praktik langsung bagi mahasiswa.

Hal itu disampaikan Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Menurut dia, keberadaan SPPG dapat diintegrasikan dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga kampus dapat mengambil peran strategis melalui riset, praktik pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Ada beberapa kampus yang membuat SPPG dalam rangka teaching factory, dalam rangka mahasiswa praktik, dalam rangka itu juga sekaligus diteliti, yaitu kami mempersilahkan kepada kampus-kampus tersebut,” kata Brian.

Ia menjelaskan, pelibatan perguruan tinggi dalam Program MBG merupakan bentuk dukungan sivitas akademika terhadap program strategis nasional pemerintah. Menurutnya, kontribusi kampus dalam ekosistem gizi nasional sejalan dengan keterlibatan dunia akademik pada pengembangan sektor strategis lain seperti mobil listrik, semikonduktor, hingga pembangunan giant sea wall.

Baca Juga : Akademisi Dorong Pendidikan HAM Masuk Revisi UU Polri

Brian menegaskan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh kampus mendirikan SPPG. Ia memastikan pembentukan unit tersebut bersifat sukarela dan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing perguruan tinggi.

“Jadi, kami tidak pernah ada edaran kebijakan bahwa setiap kampus harus mendirikan SPPG, itu tidak pernah ada. Tapi yang kita dorong adalah kependidikan kampus dalam seluruh program-program nasional,” ujarnya.

Selain mendukung operasional Program MBG, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga mendorong perguruan tinggi berfokus pada penelitian jangka panjang guna mengukur dampak program terhadap kesehatan masyarakat.

Menurut Brian, riset akademik diperlukan untuk memantau efektivitas MBG dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ia mencontohkan hasil penelitian di India yang menunjukkan program makan bergizi mampu memperbaiki status gizi sekaligus menekan angka stunting.

Baca Juga  Massa PW GPA DKI Jakarta Demo di Depan Kejagung, Desak Bongkar Semua Aktor yang Diduga Terlibat Korupsi di BBM Minyak Mentah

“Program MBG ini berhasil menaikkan angka perbaikan gizi dan menurunkan stunting. Nah ini kan perlu jangka panjang, yang barangkali tidak terpikir oleh para SPPG-nya,” ucapnya.

Baca Juga : Jaksa Singgung Opini Publik di Kasus Chromebook Nadiem: Netizen Belum Tentu Paham Fakta Sidang

Ia berharap perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan program MBG tidak hanya berjalan dari sisi distribusi makanan, tetapi juga memiliki basis penelitian ilmiah yang kuat untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan publik secara berkelanjutan.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *