Nusawarta.id, Banjarbaru – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Selatan menggelar audiensi dengan Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H., guna membahas berbagai persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di wilayah tersebut. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak menyoroti dugaan praktik mafia BBM, pelangsiran, kelangkaan BBM subsidi, hingga antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang masih menjadi keluhan masyarakat.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialog terbuka. Berbagai persoalan yang berkembang di lapangan disampaikan secara langsung oleh jajaran BADKO HMI Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kapolda memberikan pandangan mengenai pentingnya memahami persoalan secara menyeluruh agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu menyelesaikan akar permasalahan secara berkelanjutan.
Ketua Umum BADKO HMI Kalimantan Selatan, Abdi Aswadi, menegaskan bahwa kelangkaan BBM subsidi telah menjadi persoalan serius yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan roda perekonomian daerah. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terus berulang tanpa adanya langkah penyelesaian yang nyata.
Baca Juga : Babeh Aldo Tersandung Kasus, IMM Imbau Hormati Penanganan Hukum Polda Kalsel
“Kelangkaan BBM subsidi tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan yang berulang tanpa penyelesaian. Negara harus hadir memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, sekaligus menindak tegas setiap praktik yang merugikan hak masyarakat,” ujarnya.
Abdi menilai persoalan distribusi BBM subsidi harus dibahas hingga ke akar penyebabnya agar kebijakan yang diambil tidak hanya menjadi solusi sementara. Ia juga menegaskan kesiapan BADKO HMI Kalimantan Selatan untuk terus mengawal persoalan tersebut melalui masukan yang objektif dan konstruktif.
“Kami ingin persoalan ini dibedah sampai ke hulunya. Jika akar persoalannya ditemukan, maka solusi yang lahir tidak lagi bersifat tambal sulam. BADKO HMI Kalimantan Selatan siap mengawal dan memberikan masukan secara objektif demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan distribusi BBM subsidi harus diawali dengan pemahaman yang utuh terhadap akar masalah sehingga kebijakan yang diambil benar-benar efektif.
“Kita harus memahami terlebih dahulu akar permasalahannya. Dengan begitu, langkah dan kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi,” ujar Kapolda.
Kapolda juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan agar solusi yang dirumuskan mampu menjawab berbagai persoalan distribusi BBM subsidi secara komprehensif.
“Pertemuan seperti ini perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mampu menjawab persoalan distribusi dan kelangkaan BBM subsidi di Kalimantan Selatan,” katanya.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, serta elemen masyarakat untuk mewujudkan tata kelola distribusi BBM subsidi yang lebih transparan, tepat sasaran, dan berkeadilan. Melalui koordinasi lintas sektor, seluruh pihak berharap persoalan kelangkaan BBM subsidi yang selama ini menjadi perhatian publik dapat diselesaikan secara menyeluruh sehingga masyarakat memperoleh kepastian atas ketersediaan energi yang menjadi kebutuhan utama sehari-hari.
