Nusawarta.id, Banjarmasin – Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja masa persidangan III Tahun 2025–2026 ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam rangka pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kegiatan ini digelar di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (20/02/2026).
Rombongan Komisi II DPR RI dipimpin Ketua Komisi II periode 2024–2029, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Wakil Ketua Komisi II Zulfikar, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Kedatangan mereka disambut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, yang mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin.
Dalam sambutannya, Ariadi Noor menyampaikan imbauan Gubernur Kalsel agar seluruh jajaran BUMD di lingkungan Pemprov Kalsel menyampaikan data dan informasi yang valid, akurat, serta transparan kepada Komisi II DPR RI. Hal tersebut dinilai penting untuk mendukung proses pengawasan dan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hingga tingkat gubernur, siap menjalin komunikasi yang terbuka dan transparan dengan DPR RI demi kebaikan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, salah satu visi dan misi Gubernur H Muhidin bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman adalah mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang mudah, cepat, dan akuntabel. Kehadiran Komisi II DPR RI diharapkan mampu memberikan penguatan sekaligus perbaikan di sektor kelembagaan publik, khususnya BUMD.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi penyerapan aspirasi dan pengawasan terhadap kinerja BUMD di daerah. Menurutnya, Komisi II bersama pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus berikhtiar menghadirkan alternatif pembiayaan (alternative financing) bagi daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan peran BUMD.
Ia memaparkan, hingga tahun 2025 tercatat terdapat 1.057 BUMD di Indonesia dengan total aset mencapai Rp1.200 triliun. Namun, kontribusi seluruh BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD) provinsi maupun kabupaten/kota masih berada di bawah Rp25 triliun, atau hanya sekitar Rp23–24 triliun.
“Ini menunjukkan adanya ketimpangan antara besarnya aset dengan keuntungan yang dihasilkan. Banyak punya aset, tetapi tidak dimaksimalkan,” tegas Rifqinizamy.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, sekitar 30 persen BUMD mengalami kerugian, sementara 70 persen sisanya berada dalam kondisi kurang sehat karena hanya menghasilkan keuntungan tipis dengan kontribusi yang minim. Kondisi ini menjadi perhatian serius Komisi II DPR RI untuk mendorong perbaikan tata kelola dan profesionalisme manajemen BUMD.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPR RI meminta paparan kinerja dari dua BUMD milik Pemprov Kalsel, yakni Bank Kalsel dan PT Ambang Barito Persada (Ambapers), guna memperoleh gambaran konkret mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi.
Sejumlah anggota Komisi II DPR RI turut hadir, di antaranya Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Muhammad Husien, Eddy Uluan Pasaribu, Iwan Kurniawan, Ahmad Heriyawan, Fauzan Khalid, KH UAS Hidayat Noor, Longki Djanggola, Ahmad Irawan, Bob Andika Mamanase, dan Dedi Yepri Sitorus.
Komisi II DPR RI membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, reforma agraria, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat peran BUMD sebagai pilar peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
