Nusawarta.id, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menekankan pentingnya percepatan penyediaan hunian sementara bagi masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, warga terdampak tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda pengungsian.
Sudjatmiko mengatakan penanganan pascagempa harus dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan tetap mengutamakan kebutuhan mendesak masyarakat. Selain penanganan pusat pemerintahan yang terdampak, penyediaan hunian sementara harus segera direalisasikan.
“Yang pertama, pusat pemerintahan itu harus ditangani. Yang kedua, hunian sementara. Hunian sementara ini harus dibuat sesegera mungkin, jadi tidak bisa berlama-lama di tenda,” ujar Sudjatmiko di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Ia menyebut pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan langkah untuk menyediakan hunian sementara bagi warga yang kehilangan atau tidak dapat lagi menempati rumahnya akibat gempa.
Baca Juga : Bupati HSS Tegaskan Suara Anak Harus Jadi Bagian Pembangunan Daerah
Setelah kebutuhan tempat tinggal sementara terpenuhi, pemerintah diharapkan segera melanjutkan penanganan ke tahap pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
“Sekarang banyak sekali masyarakat di tenda, tetapi hunian sementara ini dari Kementerian PKP sudah menyiapkan dan Kementerian PU juga sudah menyiapkan. Setelah itu baru nanti hunian tetap yang akan dibangun oleh Kementerian PKP,” jelasnya.
Menurut Sudjatmiko, gempa berkekuatan 7,7 magnitudo tersebut telah menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah dan bangunan. Karena itu, proses penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan hunian sementara, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan terdampak.
Selain persoalan hunian, ia juga menyoroti proses pencarian dan evakuasi korban yang masih berlangsung. Basarnas, kata dia, telah mengerahkan berbagai personel dan peralatan melalui jalur darat maupun laut untuk menjangkau wilayah-wilayah terdampak, khususnya kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.
Sudjatmiko berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat agar penanganan bencana dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran.
Baca Juga : Agung Widyantoro Resmi Gantikan Hetifah sebagai Ketua Komisi X
“Basarnas bekerja dengan baik. Dengan BNPB nanti, Kementerian PU dan Kementerian PKP berkoordinasi dengan baik untuk membuat hunian sementara,” tegasnya.
Ia menambahkan, setelah masa tanggap darurat berakhir, pemerintah perlu memastikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan secara terencana. Dengan demikian, masyarakat terdampak dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan kembali menjalani kehidupan secara normal.
