Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta pemerintah memprioritaskan penyelamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam perdebatan mengenai asal-usul bantuan logistik di tengah kondisi darurat yang dihadapi masyarakat.
“Persoalannya bukan dari mana datangnya bantuan, tapi bagaimana kesulitan yang mereka hadapi agar segera teratasi, baik itu bantuan tanggap darurat untuk mengatasi kehidupan sehari-hari, seperti sandang-pangan, serta kebutuhan sehari-hari termasuk hunian yang aman,” kata Andreas, Jumat (21/8/2026).
Gempa berkekuatan besar tersebut menyebabkan kerusakan luas di Pulau Flores. Dari delapan kabupaten di wilayah itu, tujuh di antaranya dilaporkan terdampak parah. Sedikitnya 71 warga dilaporkan meninggal dunia.
Baca Juga : Ruben Onsu Pilih Jalur Damai Usai Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan
Andreas menegaskan penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tahap tanggap darurat. Setelah kebutuhan mendesak masyarakat terpenuhi, pemerintah harus segera mempercepat tahap pemulihan.
Pemulihan tersebut mencakup perbaikan rumah warga, rumah sakit, sekolah, rumah ibadah, hingga infrastruktur vital seperti jalan dan jaringan telekomunikasi yang terdampak.
“Setelah tahap tanggap darurat adalah tahap recovery bangunan baik perumahan warga, bangunan pelayanan publik, seperti RS, sekolah, rumah ibadah, dan infrastruktur hubungan antar daerah, jalan raya, telekomunikasi, dan lain-lain yang mendukung manusia untuk kembali hidup normal,” ujarnya.
Legislator asal NTT itu mengakui proses rehabilitasi membutuhkan waktu. Namun, ia meminta pemerintah bergerak cepat agar penderitaan masyarakat tidak berlangsung berkepanjangan.
“Ini semua tentu butuh waktu, namun kalau bisa lebih cepat akan lebih baik,” tegas Andreas.
Baca Juga : KPK Sita Rp665 Juta dan Rekening, Rektor Unsoed Jadi Tersangka Korupsi
Sebelumnya, pemerintah menyatakan belum membuka bantuan internasional dan memilih mengoptimalkan sumber daya nasional untuk menangani dampak gempa di NTT.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan kebutuhan masyarakat terdampak masih dapat dipenuhi melalui kemampuan dan sumber daya nasional yang tersedia.
Meski demikian, pemerintah tetap menyampaikan apresiasi atas simpati dan tawaran bantuan dari negara-negara sahabat untuk membantu pemulihan pascabencana di NTT.
