Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi bergeser dari persoalan hukum ke ranah politik, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan dokumen tersebut tidak sah.
Doli yang juga anggota Komisi II DPR RI mengaku terkejut dengan putusan MA yang terbit kurang dari tiga setengah pekan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait polemik ijazah Gibran.
“Jujur saja, putusan MA ini adalah sesuatu yang mengejutkan buat saya. Tidak sampai 3,5 minggu, setelah adanya Putusan MK, tiba-tiba muncul Putusan MA yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah tidak sah,” kata Doli kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/11/2026).
Baca Juga : Ara Bidik Gambir untuk Rusun Subsidi, Aset Negara Disiapkan Jadi Hunian Rakyat
Meski demikian, ia menegaskan setiap putusan pengadilan harus dihormati sebagai bagian dari prinsip negara hukum.
Menurut Doli, putusan MK dan MA dalam polemik tersebut tidak hanya berimplikasi pada langkah hukum lanjutan, tetapi juga berpotensi memengaruhi keputusan politik.
“Persoalannya kemudian adalah, dua putusan dari dua Mahkamah, institusi tertinggi hukum kita ini, bukan saja berkonsekuensi pada tindak lanjut atau langkah hukum berikutnya, namun dapat berimplikasi pada keputusan politik yang akan diambil,” ujarnya.
Ia berpandangan, polemik tersebut di ranah hukum sudah mendekati tahap akhir. Namun, konsekuensi politik yang mungkin timbul masih perlu dicermati.
Baca Juga : Polisi Gerebek Kampung Bahari, 29 Orang Diamankan dan Positif Narkoba
Kendati demikian, Golkar belum mengambil kesimpulan atas persoalan tersebut. Doli mengatakan partainya masih menunggu salinan lengkap putusan MA untuk dipelajari lebih mendalam.
Ia mengingatkan, persoalan tersebut bukan sekadar dinamika politik sehari-hari, melainkan menyangkut kepentingan negara sehingga membutuhkan sikap cermat dan hati-hati.
“Ini bukan urusan politik biasa, bukan juga urusan politik harian, tapi ini politik negara,” tutupnya.
Respon (1)