Nusawarta.id, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus pengawasan parlemen pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan mengatakan, DPR akan mengarahkan fungsi pengawasannya terhadap sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan membutuhkan tindak lanjut pemerintah.
“Fungsi pengawasan DPR pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu satu, penanganan kasus penyadapan Presiden,” kata Puan.
Selain dugaan penyadapan yang menyeret empat perwira tinggi Polri tersebut, DPR juga menetapkan 11 isu strategis lainnya sebagai agenda pengawasan selama masa persidangan.
Baca Juga : Pramono Masih Kaji Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu pada 2027
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya penyelesaian administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, serta kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
DPR juga akan mengawasi percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertahanan, hingga persoalan perizinan di kawasan industri.
Agenda lainnya mencakup perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial, evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
Di sektor kesehatan dan pendidikan, DPR akan menyoroti kesiapan serta akurasi data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk pemerataan program revitalisasi sekolah.
Sementara di bidang ekonomi, perhatian parlemen diarahkan pada perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal serta penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak dan lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Baca Juga : Puan Maharani Terima Masukan Fraksi soal Hak Menyampaikan Pendapat Terkait Ijazah Gibran
Seluruh isu tersebut akan dibahas melalui rapat di masing-masing komisi sesuai bidang dan kewenangannya selama Masa Persidangan II yang berlangsung pada 10 November hingga 17 Desember 2026.
Puan berharap pembukaan masa sidang menjadi momentum bagi seluruh anggota DPR untuk kembali memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas konstitusional, khususnya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan menyejahterakan rakyat,” ujar Puan.
Respon (1)