Nusawarta.id – Jakarta. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, menanggapi soal usulan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD, Deddy mengatakan prinsip daulat rakyat jangan sampai dihilangkan. Lebih penting memastikan bahwa pemilu apapun berjalan sesuai undang-undang.
“Pastikan pemilu berjalan sesuai undang-undang. Dimana pemilih dan peserta pemilu merasa bebas, adil, jujur dan tidak ada campur tangan institusi kekuasaan seperti APH dan ASN,” kata Deddy Sitorus saat dihubungi, pada Jumat (13/12/2024).
Deddy menjelaskan, harus ada evaluasi dan kajian mendalam sebelum melakukan penyempurnaan sistem pemilu, yang berbiaya tinggi dan rawan kecurangan atau pelanggaran hukum.
“Harus ada evaluasi dan kajian mendalam sebelum melakukan penyempurnaan sistem Pemilu, yang biaya nya tinggi dan rawan pelanggaran hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP ini menyinggung soal sistem apapun yang memastikan partisipasi langsung rakyat dan bebas dari cawe-cawe yang melanggar hukum akan kami dukung.
“Sistem apapun itu asal jangan partisipasi rakyat di cawe-cawe dan tak melanggar hukum akan kita dukung,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, kita menunggu bentuk kongkrit usulan perbaikan sistem kepemiluan kita.
Kita menunggu saja konkret-nya seperti apa, apakah sungguh-sungguh atau sekedar wacana. Sekarang ini apapun yang ingin dilakukan pemerintah dan DPR kan bisa saja dilakukan jika memang punya niat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.
Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam WIB. (Ki/red)
