Nusawarta.id, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menilai eksplorasi budaya daerah dapat menjadi strategi penting dalam memperkuat konten lokal sekaligus mendorong kolaborasi antardaerah guna mendukung pengembangan industri film nasional.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, Hendry menyebut Provinsi Riau memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai salah satu simpul baru industri perfilman nasional yang berbasis pada kearifan lokal.
Menurut dia, masih terdapat peluang besar untuk membangun kerja sama strategis antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pelaku industri dalam pengembangan serta distribusi film nasional. Ia menilai selama ini eksplorasi film yang mengangkat kearifan lokal masih terbatas, sementara distribusi film di berbagai daerah juga belum merata.
“Selama ini eksplorasi film berbasis kearifan lokal masih kurang dan distribusi film belum merata di setiap daerah,” kata Hendry saat kunjungan kerja Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (Panja KDFN) DPR RI ke Yayasan Sinema Yogyakarta, penyelenggara Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF).
Baca Juga : DPR Kawal Implementasi UU Pesantren, Dorong Santri Adaptif terhadap Teknologi dan AI
Hendry menegaskan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), perluasan distribusi film, serta dukungan kebijakan yang tepat menjadi faktor penting agar potensi daerah dapat berkembang menjadi kekuatan industri yang berkelanjutan.
Ia menilai kolaborasi dengan lembaga seperti JAFF dapat membuka berbagai peluang pengembangan ekosistem perfilman daerah, mulai dari program roadshow, kurasi film, hingga inkubasi komunitas kreatif lokal.
“Kalau kita ingin industri ini tumbuh merata, maka harus dimulai dari daerah. Transfer pengetahuan dan pengalaman dari ekosistem yang sudah matang seperti Yogyakarta sangat penting,” ujarnya.
Selain itu, Hendry menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sineas lokal melalui program magang dan pelatihan intensif guna meningkatkan kualitas produksi film daerah.
Menurutnya, pelaku industri film tidak hanya dituntut memiliki kreativitas, tetapi juga kemampuan teknis dan manajerial yang memadai agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
“SDM kita harus naik kelas. Tidak cukup hanya kreatif, tetapi juga harus memiliki standar teknis dan manajerial yang baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Hendry juga menyoroti sejumlah praktik terbaik dari negara-negara Asia yang dinilai berhasil mengembangkan industri perfilman. Ia menyebut Korea Selatan sukses melalui kebijakan kuota layar untuk melindungi film lokal, India dengan pengembangan jaringan bioskop hingga ke daerah, serta Filipina yang membangun pusat film komunitas berbasis pemerintah.
“Indonesia bisa mengadopsi praktik terbaik ini, tentu dengan penyesuaian konteks lokal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hendry menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan industri film nasional. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian insentif pajak, penyediaan ruang kreatif, serta fasilitasi penyelenggaraan festival dan promosi film.
“Pemerintah daerah harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan akselerator,” kata Hendry.
