Nusawarta.id, Barito Kuala – H. Sandi Fitrian Noor kembali menunjukkan komitmennya dalam mendengar langsung suara rakyat dengan menggelar penyerapan aspirasi masyarakat pada Jumat, (25/4/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh warga dari tiga wilayah, yakni Banjarmasin, Barito Kuala, dan Banjar, dengan fokus pembahasan pada tema sentral: ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan terbuka, Bang Sandi menghadirkan Fery Setiadi, S.Sos sebagai narasumber yang mengulas secara komprehensif mengenai konsep ekonomi kerakyatan yang adil dan inklusif. Sementara itu, Bang Sandi sendiri menyampaikan paparan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang menurutnya menjadi pilar penting dalam menciptakan kesejahteraan secara merata.
Warga menyampaikan beragam aspirasi terkait tantangan dalam mengembangkan usaha dan ekonomi lokal, mulai dari persoalan permodalan, perizinan yang rumit, ketersediaan bahan baku, pemasaran produk, kebutuhan digitalisasi, infrastruktur yang belum merata, hingga perlindungan dan dukungan terhadap produk lokal.
Menanggapi hal tersebut, Bang Sandi memberikan penjelasan yang merujuk pada peran Komisi VIII DPR RI. Ia menekankan pentingnya jaminan produk halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan daya saing produk lokal. Mengacu pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, Bang Sandi menjelaskan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal sebagai bentuk kepastian hukum dan kepercayaan publik.
Selain itu, seluruh aspirasi yang tidak langsung menjadi kewenangan Komisi VIII juga akan diteruskan kepada komisi-komisi terkait lainnya di DPR RI agar mendapat perhatian dan ditindaklanjuti demi mewujudkan ekonomi kerakyatan yang benar-benar berpihak pada masyarakat bawah.
Melalui kegiatan ini, Bang Sandi menegaskan kembali peran wakil rakyat bukan hanya sebagai pengawas dan pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai jembatan harapan rakyat agar setiap suara dari desa hingga kota dapat didengar dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata. (Red)
