Nusawarta.id, Jakarta – Upaya menekan angka kematian ibu di Indonesia membutuhkan integrasi perencanaan kesehatan reproduksi ke dalam kebijakan daerah. Langkah strategis ini dinilai mendesak untuk memastikan layanan kesehatan yang lebih efektif dan inklusif bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugeng Hariyono, saat membuka acara Finalisasi Perangkat Pembelajaran untuk Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (24/1/2025).
“Perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan kebijakan daerah tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga tanggung jawab kita dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Sugeng.
Acara tersebut dirancang untuk menyempurnakan panduan teknis yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam merancang kebijakan yang berorientasi pada peningkatan layanan kesehatan reproduksi. Sugeng menekankan bahwa perangkat pembelajaran ini harus mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis aparatur Pemda.
Dalam diskusi intensif, sejumlah isu strategis dibahas, termasuk penyempurnaan panduan bagi aparatur daerah, rendahnya alokasi anggaran untuk kesehatan reproduksi, serta tantangan teknis yang dihadapi. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
“Panduan yang komprehensif akan membantu Pemda tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga dalam eksekusi kebijakan yang lebih berkelanjutan. Ini akan mempercepat penurunan angka kematian ibu di berbagai wilayah,” tegas Sugeng.
Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Kemendagri dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Acara tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, lembaga internasional, akademisi, hingga praktisi di bidang kesehatan reproduksi, sebagai bentuk kolaborasi nasional untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. (San/Red)
