Nusawarta.id, Jatinangor – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Rakor yang diikuti para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia itu menjadi forum evaluasi pelaksanaan program tahun 2025 sekaligus penyusunan langkah sinkronisasi program untuk tahun 2026.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya peran Sekda dan Kepala Bappeda dalam menjaga ritme pemerintahan daerah. Ia menyebut Sekda merupakan jantung birokrasi yang menentukan jalannya roda pemerintahan di daerah.
“ASN tertinggi, the highest civil servant, di pemerintahan itu ya para Sekda,” ujar Tito.
Evaluasi Kinerja dan Realisasi APBD
Mendagri menyoroti kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai masih banyak daerah yang memiliki pendapatan tinggi namun belum mampu membelanjakan anggaran secara optimal.
“Pendapatan daerah yang tinggi menunjukkan kinerja andal dari Sekda, BPKAD, dan Bapenda. Sedangkan belanja yang tinggi mencerminkan koordinasi yang baik antara kepala daerah dan jajaran dinasnya,” jelasnya.
Tito Karnavian menegaskan, optimalisasi belanja pemerintah sangat penting untuk menggerakkan sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Belanja pemerintah itu menghidupkan ekonomi rakyat. Uang beredar, daya beli meningkat, ekonomi tumbuh,” tambahnya.
Bahas Dana Transfer dan Efisiensi Anggaran
Selain APBD, Mendagri juga menyoroti pengelolaan dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar kebijakan pengalihan TKD memperhatikan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sehingga pelayanan dasar tetap berjalan sesuai amanat undang-undang.
Tito mengimbau pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran, terutama pada pos perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan fasilitas kantor. Ia juga mendorong Pemda menggali sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.
Dorong Inovasi dan Sinergi Pusat-Daerah
Lebih lanjut, Mendagri meminta Pemda memanfaatkan program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah masing-masing. Sinergi dengan agenda nasional, menurutnya, akan memperkuat pembangunan dan kesinambungan fiskal daerah.
Ia juga mendorong daerah untuk melahirkan inovasi dalam meningkatkan pendapatan. Salah satunya mencontoh langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang membuka ekspor tanaman hortikultura ke Singapura.
“Langkah seperti itu bukan hanya menggerakkan ekonomi lokal, tapi juga memperluas akses pasar internasional,” ujarnya.
Melalui Rakor tersebut, Mendagri berharap terwujud sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan serta melaksanakan program pembangunan tahun 2026 secara efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Ki/Red)
