Nusawarta.id, Magelang – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administrasi, melainkan transformasi mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, birokrasi yang efektif dan adaptif adalah kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Birokrasi adalah mesin utama pembangunan. Jika ini berjalan baik, layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Rini saat berbicara dalam Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025).
Ia menekankan bahwa kepala daerah memiliki peran sentral dalam menjalankan reformasi birokrasi, mengingat mayoritas pelayanan publik berada di tingkat daerah. Oleh karena itu, kualitas pelayanan sangat bergantung pada bagaimana kepala daerah mengelola birokrasi di wilayahnya.
“Masyarakat semakin menuntut layanan yang cepat dan mudah. Jika kita lambat beradaptasi, kepercayaan publik bisa menurun. Sebaliknya, pemerintahan yang efisien akan mendapat dukungan kuat dari rakyat,” paparnya.
Rini menyoroti bahwa reformasi birokrasi tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga komitmen kuat dari pemimpin daerah. Dengan tata kelola yang baik, stabilitas politik akan terjaga, dan pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif.
“Kepala daerah harus menjadi panglima utama dalam reformasi birokrasi. Jika layanan publik tidak ditransformasi dengan baik, maka pembangunan daerah juga akan terhambat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, ia meminta kepala daerah menyusun roadmap reformasi birokrasi yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, mereka diminta memperbaiki manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2023, termasuk tidak lagi mengangkat pegawai non-ASN.
Lebih lanjut, kepala daerah diimbau memastikan pelayanan publik yang mudah, murah, dan cepat, serta memperkuat koordinasi dengan sekretaris daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif.
“Kami di Kementerian PANRB siap mendukung kepala daerah dalam membangun birokrasi yang lebih profesional dan kompetitif. Semangat kolaborasi dan komitmen harus terus dijaga agar reformasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (Ki/Red)
