Nusawarta.id, Hulu Sungai Selatan – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kab. HSS) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 pada Selasa (25/02/2024) di Aula Kecamatan Daha Utara. Musrenbang ini menjadi momen strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah agar lebih maju dan berkelanjutan.
Wakil Bupati HSS, H. Suriani, S.Sos, M.AP, membuka acara secara resmi didampingi oleh Sekretaris Daerah H. Muhammad Noor, Wakil Ketua I DPRD HSS H. Husnan, S.Ag, serta anggota DPRD dari Dapil 3. Kegiatan ini juga dihadiri kepala OPD terkait, camat dari Daha Utara, Daha Selatan, dan Daha Barat beserta perangkatnya, serta Ketua APDESI dari tiga kecamatan tersebut. Para kepala desa dan perangkatnya mengikuti acara secara daring, sementara Forum Anak Kecamatan Daha Utara turut hadir sebagai simbol keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah.
Kepala Bappelitbangda Kab. HSS, Drs. Arlian Syahrial, M.Pd, menyampaikan bahwa Musrenbang ini bukan sekadar diskusi, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan RPJM Nasional 2025-2029 dengan Rancangan RPJMD dan RPJD Kab. HSS 2025-2029. “Sinkronisasi ini penting agar pembangunan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Wakil Bupati H. Suriani, yang membacakan sambutan Bupati HSS, menekankan bahwa Musrenbang ini menjadi langkah awal dalam perencanaan pembangunan tahun mendatang. “Kegiatan ini menandai dimulainya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik. “Mari bekerja dengan semangat dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Dalam Musrenbang ini, sebanyak 1.358 usulan pembangunan diajukan, dengan 290 di antaranya menjadi prioritas utama. Untuk wilayah Dapil 3 (Daha Utara, Daha Selatan, dan Daha Barat), terdapat 352 usulan, di mana 52 masuk dalam kategori prioritas.
Musrenbang RKPD 2025 menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan guna menyatukan visi pembangunan. Dengan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan program yang dirancang benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan membawa manfaat bagi kemajuan Kab. HSS, khususnya di wilayah Daha. (Syairi/Red)
