Nusawarta.id, Balangan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan secara resmi meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait penyebab banjir bandang yang menerjang Kecamatan Tebing Tinggi beberapa waktu lalu. Isu liar yang mengaitkan bencana tersebut dengan aktivitas pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit di wilayah hulu dipastikan belum terbukti berdasarkan hasil pemantauan dan temuan di lapangan.
Pemkab Balangan menegaskan bahwa seluruh proses evaluasi dan penanganan bencana dilakukan secara objektif dan berbasis data ilmiah, bukan atas dasar asumsi atau opini yang belum terverifikasi. Penegasan ini juga diperkuat melalui koordinasi intensif dengan berbagai instansi teknis, baik di tingkat daerah maupun pemerintah pusat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan, H. Rahmi, menjelaskan bahwa berdasarkan data resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), faktor utama penyebab banjir bandang tersebut adalah curah hujan dengan intensitas sangat ekstrem dalam waktu singkat.
“Curah hujan yang turun saat kejadian memang sangat tinggi. Jika dianalogikan, volume hujan yang seharusnya turun selama setengah bulan, tumpah hanya dalam satu malam. Dalam kondisi ekstrem seperti ini, kawasan pegunungan dan daerah tangkapan air tidak mampu lagi menyerap air secara optimal,” ujar Rahmi saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (14/1/2026).
Ia menambahkan, kondisi tersebut menyebabkan debit air sungai meningkat drastis dan meluap ke wilayah permukiman warga, sehingga memicu banjir bandang dengan arus yang sangat deras.
Menanggapi dugaan adanya aktivitas pertambangan di wilayah hulu sungai sebagai penyebab bencana, Rahmi membeberkan hasil pemetaan sementara yang dilakukan bersama Tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Hingga kini, belum ditemukan adanya aktivitas pertambangan yang terkonfirmasi di kawasan terdampak banjir.
“Saat kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke Balangan beberapa waktu lalu, kementerian telah menurunkan tim ahli dan melakukan pemantauan menggunakan citra satelit. Sampai saat ini, belum ada laporan resmi yang menyebutkan adanya kerusakan ekologis akibat aktivitas tambang maupun perkebunan sawit di wilayah tersebut,” tegas Rahmi.
Selain itu, Rahmi juga menepis isu mengenai adanya penebangan hutan secara masif yang disebut-sebut menjadi pemicu banjir bandang. Menurutnya, secara logika dan karakteristik bencana, jika terjadi penebangan liar dalam skala besar, maka aliran banjir bandang akan membawa material kayu gelondongan yang dapat menghantam dan merusak rumah warga.
“Faktanya, berdasarkan keterangan masyarakat di lokasi kejadian, banjir yang terjadi murni berupa luapan air dengan arus sangat deras, tanpa disertai material kayu hasil tebangan. Jika ada kayu gelondongan yang terbawa arus, tentu dampaknya akan jauh lebih parah terhadap permukiman,” imbuhnya.
Baca Juga : Pelayanan Air Bersih Dikeluhkan, Wakil Ketua II DPRD Balangan Soroti Kinerja PT AMSB
Dengan mengacu pada hasil pemantauan lapangan, data cuaca, serta koordinasi lintas instansi tersebut, Pemkab Balangan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tervalidasi kebenarannya. Pemerintah daerah juga meminta warga tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Kami terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan, serta akan menyampaikan informasi resmi secara terbuka kepada publik,” pungkas Rahmi.
